JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan penjelasan mekanisme penghitungan penerimaan pajak sehubungan dengan pemberitaan tentang angka penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah.
Target penerimaan pajak ditetapkan oleh Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhitungkan pencapaian tahun sebelumnya dan proyeksi ekonomi di tahun mendatang.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan Ditjen Pajak mengumpulkan penerimaan pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), Pajak Lainnya dan Pajak Penghasilan (PPh) Migas. “Target penerimaan pajak ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhitungkan pencapaian tahun sebelumnya dan proyeksi ekonomi di tahun mendatang,” jelasnya.
Dia mengatakan realisasi penerimaan pajak dihitung dari pembayaran pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
Setoran pajak tersebut masuk ke Kas Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dicatat secara real-time. Namun, untuk menjaga akurasi penerimaan negara dari pajak, proses rekonsiliasi selalu dilakukan dengan instansi terkait yaitu Bank Persepsi, PT Pos Indonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Jumlah seluruh penerimaan pajak yang masuk ke Kas Negara biasa disebut penerimaan pajak bruto, kemudian diperhitungkan dengan kas yang dialokasikan untuk pembayaran restitusi dan imbalan bunga sepanjang tahun tersebut untuk mendapatkan jumlah penerimaan pajak netto. “Detail penerimaan pajak akan disajikan dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” pungkasnya.
