JAKARTA-Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama satu dasa warsa belum terlihat ke publik. Karena itu, DPD membutuhkan pimpinan yang energik dan mampu mengelola masalah-masalah ke daerahan secara atraktif. “Ke depan, dibutuhkan seorang pimpinan DPD yang bisa memenej soal-soal legislasi ini agar lebih bergairah. Temen-temen DPD harus tahu, soal pimpinan ini jangan main-main,” kata Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin dalam diskusi “Jelang 10 tahun DPD RI” bersama anggota DPD RI, Darmayanti Lubis, Jumat, (26/09/2014)
Irman mengaku sangat menyayangkan kinerja DPD RI dalam 10 tahun terakhir yang ternyata belum sesuai keinginan rakyat. “Harus bisa berlari 100 km/jam, tapi ternyata cuma 60 km/jam. Hasil analisa saya, ada manjerial politik yang belum dimiliki DPD, artinya kerja DPR belum termenej seperi DPR,” tegasnya
Menurut Irman, kerja DPR selain berpengalaman, juga karena memiliki organisasi bernama fraksi. Lembaga fraksi inilah yang mengurus dan memejemen, misalnya dalam pembahasan sebuah RUU. “Fraksi tahu, kapan seseorang akan tetap di sana, jika kelelahan dalam membahas RUU, akan diganti,” ungkapnya.
Masalahnya, kata Irman, anggota DPD ini semuanya sangat independen. Karena saking independennya, semuanya memiliki hak yang sama, untuk itulah dibutuhkan manajerial politik.
Diakui Irman, manejemen politik DPR itu terkelola dengan baik, karena ada lembaga fraksi. “Makanya, ke depan pilihlah calon ketua DPD yang bisa menghidupkan DPD dan memiliki konsistensi. Jangan sampai asal pilih saja, kalau itu salah pilih terjadi, lebih baik bubarkan saja DPD ini,”tegasnya.
Sementara itu, anggota DPD RI, Darmayanti Lubis mengakui di daerahnya DPD tidak begitu dikenal. Masyarakat hanya mengenal partai politik. “Masyarakat tahunya saya ini hanya wakil, Ibu dari partai mana. DPD dikira, seperti parpol, misalnya DPD itu organda apa atau apa ya, atau DPD Partai Golkar, dan lainnya,” paparnya.
Meski tak banyak diketahui, Darmayanti mengaku tetap bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. “Saat bertemu saya, masyarakat di daerah mengadukan misalnya soal fasilitas publik yang rusak, sekolah, jalan dan lainnya,” pungkasnya. (ek)
