JAKARTA-Presidium Bidang Hukum Dan HAM Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Hargo Mandirahardjo meminta semua pihak berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan dewasa ini terutama masalah radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme menjadi musuh “baru” umat manusia. “Penanganan radikalisme dan terorisme harus menjadi prioritas bagi upaya penciptaan kondisi rasa aman bagi masyarakat. Terlepas apapun yang menjadi motif tindakan teror oleh berbagai kelompok di Indonesia, upaya penanganan harus dilakukan secara komprehensif dan integral. Upaya untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme merupakan tugas berat yang harus dipikul oleh negara, namun peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya penanganan radikalisme dan terorisme tersebut” ujar Hargo disela-sela acara seminar “Radikalisme dan Terorisme di Indonesia”, yang di selenggarakan oleh ISKA beberapa waktu lalu.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Prof. Irfan Indris, Direktur Bidang Deradikalisasi BPNT secara tegas menepis bahwa Islam identik dengan radikalisme dan terorisme, yang terjadi adalah kelompok teroris memanfaatkan Islam sebagai identitasnya untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang tidak Islami. Terkait fakta adanya kelompok Islam tertentu mencoba membawa paham yang diyakininya dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, menurut Irfan kelompok tersebut dipenuhi oleh ilusi yang tidak berdasar. Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya yang tidak mungkin diseragamkan. “Pancasila menjadi perekat dasar dari keberagaman kita”, tukas Prof. Irfan.
Direktur Pusat Studi Pesantren Al Falak Bogor, Ahmad Ubaidillah, menyebutkan bahwa terorisme fundamentalis Islam jihadis yang bekerja mirip sebuah sel tidak saja terjadi di kawasan Timur Tengah tetapi telah menjadi fenomena di banyak negara. Fenomena identitas Islam yang disematkan para radikalis dan teroris pada kenyataannya sangat merugikan Islam dan kaum muslim yang secara umum justru menolak gagasan dan praktik kekerasan yang mengatasnamakan Islam.
Sementara itu, pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang juga fungsionaris PP ISKA, Yopik Gani dalam pemaparannya menyatakan bahwa “pendekatan represif bukanlah cara paling efektif untuk menangani radikalisme dan terorisme. Melainkan dibutuhkan pendekatan yang membangun kerjasama atau sinergitas serta kemitraan yang erat dengan masyarakat. Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan salah satu model pendekatan yang dapat membangun kesadaran masyarakat betapa berbahayanya radikalisme dan terorisme terhadap stabilitas keamanan bangsa ini. Model Polmas mengusung falsafah pemolisian yang memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas. “Masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, sedangkan Polri sebatas katalisator yang membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Dengan pendekatan Polmas penanggulangan radikalisme dan terorisme hadir di lingkungan masyarakat. Singkatnya, Polmas dapat membangun kesadaran setiap warga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya,” pungkasnya.
