JAKARTA-Plt. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Armida Salsiah Alisjahbana memberikan instruksi kepada jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kemenakertrans) untuk melakukan mengetatan dan menghematan anggaran sesuai dengan aturan Menteri Keuangan. Pengetatan anggaran itu dapat dilakukan dengan melakukan pemangkasan perjalanan dinas, seminar, honor-honor konsinyering. Namun Armida mengingatkan pengetatan ini jangan sampai mengganggu target capain kinerja yang telah ditetapkan kementerian. “Bukan kegiatannya yang dihilangkan tapi pelaksanaannya lebih efisien. Kalau misalnya perjalanan dinas itu dianggarkan untuk 10 orang apakah bisa cukup 5 atau 6 orang saja, “kata Armida seusai melakukan rapat pimpinan secara maraton dengan pejabat Eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemnakertras di Jakarta pada Rabu ( 8/10).
Dalam rapat pimpinan ni, Armida melakukan review dan briefing program dan anggaran tahun 2014 dan rencana kerja dan anggaran tahun 2015 di unit Eselon 1 di Lingkungan Kemnakertrans yaitu Ditjen Binalattas, Ditjen Binapenta, Ditjen PHI dan Jamsos, Ditjen PPK dan Itjen Kemnakertrans Armida mengatakan sesuai dengan aturan Menteri Keuangan penghematan pemangkasan belanja harus dilakukan Kementerian/, sebagai bagian dari upaya mengejar target penghematan belanja anggaran pemerintah dalam APBN 2014 ini. “Meskipun dalam APBNP itu sudah dilakukan penghematan 43 T,semua kementerian/Lembaga harus terus mengupayakan pengetatan dan penghematan anggaran yang merupakan bagian dari upaya penyehatan fiskal,” ujar Armida.
“Kegiatan dan program di kementerian tetap ada, bukan berarti kegiatannya dihilangkan. Semisalnya saja seminar yang sudah dianggarkan di hotel dan dilakukan di luar kota, bisa ga atau bisa ga dilakukan penghematan dengan dilakukan didalam kantor saja, “jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Khairul Anwar mengatakan terkait pesiapan menyongsong pelaksanaan AEC 2015 dan penanganan masalah ketenagakerjaan pemerintah menyiapkan penyediaan fasilitas dan beragam program pelatihan kerja gratis di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Para pencari kerja dan pengangguran dapat berlatih dan belajar kembali untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar di BLK. Dikatakan Khairul, pemerintah tengah gencar melakukan revitalisasi BLK, terutama BLK-BLK yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan agar BLK mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan; kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan; serta manajemen pengelolaan BLK. Pembenahan BLK-BLK terus dilakukan meskipun terkendala terbatasnya anggaran. Pembenahan ini harus mengikuti standar atau berpatokan pada UPT Pusat milik Kemnakertrans yang kondisinya sudah sangat baik. Berdasarkan data Kemnakertrans saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 262 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. “Kami berharap pemerintah daerah lebih serius mengelola dan mengembangkan BLK, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran serta merintis kemitraan yang kreatif dengan perusahaan-perusahaan swasta,” pungkasnya.
