JAKARTA-Kementerian PPN/Bappenas diminta mempertajam program-program kerjanya dalam tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut agar program-program yang dilaksanakan dalam setahun terakhir ini dapat dituntaskan. bukan malah membuat inisiatif-inisiatif baru yang tidak pasti keberlanjutannya.
“Ini perlu dipertajam Pak menteri, bahwa harus disadari ini adalah tahun terakhir anggaran pemerintahan, sehingga program-programnya juga harus dipertajam dalam rangka menuntaskan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP di Jakarta, Senin (19/6/2023).
Menurut Dolfie, DPR membaca sejumlah Kementerian PPN/Bappenas, itu ada sekitar 45 kegiatan prioritas.
“Apakah 45 kegiatan prioritas ini memang dalam rangka tahap terakhir pemerintahan ini atau meletakkan inisiatif-inisiatif baru untuk lima tahun ke depan?,” ujarnya seraya mempertanyakan.
Lebih lanjut, Dolfie mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan kualitas belanja daerah yang belum tepat sasaran.
Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi pada belanja pemerintah daerah saja, melainkan juga terjadi pada belanja pemerintah pusat.
Politisi PDIP itu menyinggung data Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan bahwa dari seluruh belanja pemerintah pusat, hanya 56 persen belanja yang terkait dengan capaian-capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Untuk itu, pihaknya mengingatkan Kementerian PPN/Bappenas agar dapat memastikan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung RPJMN.
“Nah ini kami harapkan Bappenas ke depan, ini tahun terakhir, tahap tahun terakhir ini (agar) hal-hal ini bisa dikoreksi Pak nggak bisa dibiarkan, kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun terus kita anggap benar, kan tidak Pak,” pungkasnya.***
