JAKARTA-ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mendesak para kepala negara Asia Tenggara berani membahas hak-hak asasi manusia (HAM). Bahkan perlu melakukan reformasi dan penguatan mekanisme HAM di ASEAN, menjelang pertemuan puncak di Singapura ke 32. “Beberapa minggu belakangan ini, Malaysia dan Indonesia menyaksikan datanganya puluhan perahu mengangkut orang Rohingya yang lari dari persekusi di Myanmar. Ini jelas menjadi keprihatinan bagi kawasan,” kata anggota anggota Dewan APHR dari Indonesia, Eva Kusuma Sundari melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Menurut Eva, ASEAN harus menghentikan krisis kemanusiaan dan tindakan persekusi ini. Namun begitu, pembahasan HAM ini harus sejalan dengan aneka tantangan keamanan terkait negara-negara anggota. “Makanya, para legislator Asean perlu menangani keamanan secara luas yang berkembang, termasuk ketaatan pada hukum di dalam negeri, khususnya masalah Rohingya,” tambahnya.
Dikatakan Eva, APHR juga mendesak para pemimpin negara agar kembali ke unsur-unsur inti Piagam ASEAN yang diadopsi selama Singapura menjadi Ketua Perhimpunan pada 2007. “Kini, saat yang tepat bagi Singapura untuk melanjutkan langkah kepemimpinan pada pencapaian berbagai aspirasi HAM yang dijabarkan dalam Piagam tersebut,” ungkapnya
Apalagi, lanjut Eva, Piagam ASEAN mengamanatkan negara-negara anggota untuk menghormati dan memajukan demokrasi. Kemudian membentuk tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan HAM.
Sebelumnya, APHR menyoroti sejumlah situasi dan kondisi yang memprihatinkan di beberapa negara, termasuk kampanye militer yang brutal di Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Kemudian menyoroti juga soal serangan atas kebebasan masyarakat sipil dan oposisi di Kamboja, dan serangan atas kebebasan pers oleh pemerintah-pemerintah di kawasan.
Ketua APHR Charles Santiago mengatakan dalam setahun terakhir ini APHR telah menyaksikan kemunduran yang membahayakan demokrasi dan HAM di seantero kawasan. “Sungguh mencemaskan bahwa ASEAN berdiam diri di tengah bertambahnya berbagai permasalahan. Bahkan mekanisme-mekanisme seperti AICHR dan ACWC ternyata belum memadai atau tidak memiliki cukup mandat untuk membahas hal-hal itu secara tepat,” ujar anggota dari Malaysia.
Charles mendorong agar Singapura memberi prioritas pada upaya-upaya untuk membicarakan berbagai tantangan keamanan yang muncul belum lama ini. Sekaligus memajukan integrasi ekonomi melalui inovasi, yang diharapkan menjadi tema-tema kunci pembicaraan selama pertemuan puncak 26-28 April 2018 mendatang.
“APHR, dalam suratnya, mendukung prioritas-prioritas itu, selain juga menekankan
pentingnya membahas berbagai tantangan tersebut secara menyeluruh,” imbuhnya. ***
