JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap agar beberapa paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dunia usaha nasional untuk mendorong produktivitas. “Intinya bagaimana industri kita lebih baik, lebih cepat dan lebih murah produksinya. Itulah tujuan semua kebijakan yang kita turunkan dari minggu ke minggu, agar terjadi spirit produksi itu di dalam negeri,” ujar Wapres JK di hadapan hadirin saat membuka Sidang Dewan Pleno I dan Munas Khusus HIPMI di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, (6/11).
Selain paket kebijakan ekonomi, lanjut Wapres, pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan infrastruktur, untuk membantu kinerja kalangan usaha dan industri agar lebih efisien dan berdaya saing global.
Wapres mengaku, kehadiran pengusaha-pengusaha baru dan muda untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri saat ini sangat penting. “Begitu juga kepada menteri-menteri, kita sudah instruksikan agar diberikan keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha muda agar tumbuh negeri ini dengan jumlah pengusaha-pengusaha yang baik,” tuturnya.
Wapres mengharapkan kepada para pengusaha HIPMI untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi pasar dalam negeri yang sangat besar dengan 250 juta penduduk, terutama terkait produksi barang konsumsi. “Beda dengan Singapura yang hanya 5 juta, beda dengan Malaysia yang hanya 25 juta, kalau terjadi apa-apa, pelemahan disana, pasarnya terbatas,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres ingin mengoreksi kesalahan kebijakan masa lalu yang terlalu berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki negeri ini, seperti hutan, mineral, batu bara dan sebagainya. “Janganlah kebijakan itu hanya kita lihat, ekspor itu barang keluar. Uangnya harus masuk ke dalam negeri. Jangan seperti sekarang, habis barang, uang tidak masuk. Kapal berjejer di Kalimantan dan Sumatera bawa semua barang-barang, tapi uangnya ada di Singapura dan Hongkong. Kemudian mereka melawan kita,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah tidak boleh mengulangi lagi kesalahan masa lalu, sehingga perlu mengevaluasi seluruh peraturan terkait kebijakan ekonomi. “Karena itulah, kita harus mereview semua aturan-aturan itu, demi kepentingan nasional,” pungkasnya.
