JAKARTA-Masyarakat daerah perbatasan mayoritas dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi mesti serius memperhatikan masyarakat perbatasan karena nasionalisme mereka bisa tergradasi oleh negara tetangga. “Kemiskinan jadi teman mereka hidup diperbatasan, soal kesehatan dan pendidikan tertinggal mereka kurang perhatian dari pemerintah pusat. Inilah tantangan bagi Pemerintahan Jokowi,” kata anggota Badan Pengkajian MPR RI Ali Taher dalam diskusi soal perbatasan di Gedung MPR RI, Senin (8/6).
Menurut anggota F-PAN, sudah saatnya pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat yang hidup diperbatasan karena kini mereka merasa ditinggalkan.
“Kenapa saya mengingatkan Presiden Jokowi agar fokus pada pembangunan infrastruktur di perbatasan karena sampai sekarang kehidupan di perbatasan ini kurang terperhatikan,” ucap anggota Komisi IX DPR RI.
Ketika ditanya kemana saja MPR RI selama ini agar bisa juga membantu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang hidup di perbatasan, dijawab Tahir, MPR itu ibarat selimut tidur yang tidak pas panjangnya, jika ditarik ke atas akan terlihat yang dibawah sedangkan ditarik dibawah akan terlihat atasnya. “Kita inginkan semua rakyat Indonesia ini sejahtera dengan pendidikan dan kesehatan terjamin. Tidak ada lagi batasan hak untuk rakyat sekolah dan mendapat pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Bahkan dia mengusulkan ke depan tidak ada lagi kartu-kartuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Cukup dengan yang punya KTP berhak untuk nendapatkan pelayanan kesehatan, jadi tidak rumit lagi seakan yang tidak punya kartu kesehatan tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, ini tidak adil,” imbuhnya. **cea
