JAKARTA-Pengamat Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Ansy Lema, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo, yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam menyeleksi kabinetnya.
Cara Jokowi ini menunjukan sikapnya yang tidak mau berkompromi dengan pejabat korup.
“Tak ada toleransi terhadap korupsi. Jokowi tak ingin citra tak bersih dan korup menjadi beban bagi kabinetnya. Ini cerdas, dan juga taktis, untuk membunuh figur calon Menteri yang tidak bersih memakai “tangan” pihak lain,” ujar Ansy dalam dikusi terbatas di kawasan Kalibata Jakarta Selatan, Sabtu, (25/10).
Ansy menambahkan, publik perlu mendorong pemerintahan baru saat ini agar menentukan kabinet dengan tepat pada rentang waktu yang tersedia.
Sebab persoalan bangsa yang dihadapi saat ini semakin kompleks dan berat.
“Komposisi kabinet Jokowi-JK harus diisi sosok berintegritas, kompeten, dan dengan track record teruji. Jokowi-JK perlu mengantarkan Indonesia menuju Indonesia hebat,” tegas alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.
Janji Jokowi untuk membentuk kabinet kerja (zaken cabinet) berlandaskan integritas dan profesionalitas, akan ditagih oleh masyarakat.
Ansy Lema juga mengingatkan Jokowi untuk menjalankan politik representasi berbasis wilayah, etnis dan agama, dan juga representasi gender.
“Sejalan dengan perkembangan demokrasi di tanah air, kebijakan yang pro terhadap peningkatan peran politik perempuan memang patut didorong. Politik yang selama ini didominasi kultur patriarki hingga memarjinalkan peran politik perempuan harus ditinggalkan. Jokowi mestinya tidak sulit menemukan perempuan-perempuan Indonesia untuk diangkat sebagai Menteri dalam kabinetnya, mengingat banyak perempuan Indonesia berkualitas,” kata Ansy, yang juga Peneliti Center for Democracy and Transparency (CDT) itu
