JAKARTA-Pemerintah menerapkan aturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran pemerintah memaksa seluruh pelaku industri menambah TKDN dalam produk yang dihasilkannya.
Dalam sambutannya sebelum rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional harus menekankan pada produktivitas yang didukung oleh industri dalam negeri yang kuat. Pemerintah harus menjaga agar pertumbuhan yang tercapai tidak berbasiskan konsumsi terhadap barang impor. “Ini yang menjadi concern pemerintah untuk segera mengubah, baik di kementerian, lembaga, dan BUMN, agar pemakaian produk dengan kandungan lokal tidak lagi diajak, tetapi dipaksa,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai TKDN di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (9/6).
Presiden Jokowi menuturkan pemerintah juga nantinya akan melakukan penyesuaian regulasi secara sistematis, agar peningkatan TKDN dapat dilaksanakan secepatnya. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi di dalam negeri.
Menurutnya, hingga kini penerapan TKDN masih jauh dari yang diharapkan, karena banyak industri yang hanya beroperasi sekitar 40% hingga 60% dari total kapasitasnya.
Hal itu disebabkan masih banyaknya industri yang menggunakan produk impor sebagai komponen dari produk yang dihasilkannya. “Banyak sekali proyek yang dapat dikerjakan dengan menggunakan produk dalam negeri, tetapi pada praktiknya menggunakan produk impor. Akibatnya, kapasitas industri dalam negeri yang terpakai hanya 40%-60%,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan peningkatan produktivitas industri dalam negeri dapat menopang pertumbuhan perekonomian nasional dengan kualitas yang lebih baik. “ Karena itu, saya mengingatkan pentingnya penggunaan produksi dalam negeri. Jangan sampai kapasitas pabrik yang seharusnya bisa 90-100%, hanya berproduksi 40-60%,” pungkasnya.
