JAKARTA-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki aset mencapai Rp 4.500 triliun. Meski nilai besar sekali, tapi perannya ke ekonomi nasional tidak terlalu signifikan. “Sore hari ini saya ingin bertemu karena saya ingin sedikit memberikan gambaran keinginan-keinginan lima tahun ke depan itu secara jelas kepada Anda semuanya, bahwa kita memang harus secepat-cepatnya melakukan sesuatu untuk BUMN kita. Kenapa itu harus dilakukan? Karena setelah saya lihat secara detail aset BUMN kita terakhir Rp 4500 triliun, ini angka yang sangat besar,” ujar Jokowi memberikan arahan para Direktur Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan bahwa BUMN sedang mengadakan transformasi utk dapat meningkatkan nilai dari modal yang diberikan negara sebanyak hampir Rp 40 triliun. “Sebagai pengelola modal modal negara, BUMN harus dapat tampil sebagai agen pembangunan negara,” tegas Menteri BUMN.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyaksikan penandatangan tiga MOU antar BUMN, yang terdiri dari MOU tentang Pembiayaan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan oleh pihak Pelindo I, BNI, BRI, dan Bank Mandiri, MOU tentang Asuransi Pekerja oleh Jasindo dengan BUMN konstruksi terdiri dari Adhi Karya, Berantas Abipraya, Hutama Karya, dan pembangunan perumahan oleh Waskita Karya dan Wijaya Karya,MOU tentang kerjasama penyediaan produk baja lokal untuk pekerjaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur antara Krakatau Steel dengan Adhi Karya, Berantas Abipraya, Hutama Karya; dan pembangunan perumahan antara Waskita Karya dan Wijaya Karya.
Tampak hadir dalam acara tersebut adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Mensesneg, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perdaganga Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri ESDM Sudirman Said, serta 119 orang Direktur Umum BUMN.
Para Direktur Utama BUMN berasal dari BUMN yang dimiliki secara langsung oleh pemerintah, sementara anak perusahaannya yang tidak hadir pada saat ini, telah mencapai 700 perusahaan.
