JAKARTA-Kader Partai Gerindra menilai tidak sepantasnya gerakan 2019 ganti presiden yang digagas oleh salah satu tokoh peranakan Tionghoa Lieus Sungkarisma dianggap tabu. Karena dalam alam demokrasi hal tersebut adalah hal yang lumrah dan sesuatu yang biasa saja.
“Saya kira kelompok Tionghoa sekarang ada yang menggaungkan gerakan 2019 ganti Presiden itu hal yang biasa, karena selama hampir 5 tahun mereka tidak semuanya mendapat fasilitas,” kata Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/05/2018).
Justru, sambung anggota Komisi VI DPR, kelompok Tionghoa yang menengah ke bawah sekarang mengalami kerja semakin sulit.
“Contohnya, mereka yang kerja atau berkaitan di sektor sembako semakin susah, lihat saja dikit-dikit ada operasi satgas pangan, padahal mereka niatnya tidak nimbun tapi dibilang nimbun sembako,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Wachid, pengusaha kecil dikejar-kejar pajak sampai seperti pencuri saja. Padahal mereka rajin bayar pajak. Padahal mereka yang pengusaha kelas kakap ada Tax amnesti mestinya bayar tapi malah lolos,” sindirnya.
Ditambah lagi, kata dia, sektor usaha mereka yang sedikit terganggu dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar saat ini pasti membuat mereka berpikir keras untuk mencari pemimpin yang baru.
“Jadi yang dapat fasilitas mereka kelompok Tionghoa yang kelas kakap saja, yang kelas teri tidak dapat apa-apa. Jadi wajar kalau mereka minta ganti Presiden 2019,” sindirnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Darmadi Durianto mengkritik manuver yang dilakukan Lieus Sungkarisma yang gencar melakukan kritik terhadap rezim pemerintahan Jokowi dengan mengatasnamakan perkumpulan Tionghoa. ***
