BANDUNG-Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan PPh sebesar Rp 12,5 triliun, PPN dan PPnBM Rp 8,7 triliun, PBB sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (P3) Rp 175,1 miliar dan Pajak lainnya sebesar Rp 259 miliar.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo menjelaskan realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 21,25% (Rp 3,8 triliun) dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 17,8 triliun. Tingkat pertumbuhan penerimaan ini merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi yang dicapai dalam jangka waktu empat tahun terakhir. “Tingkat pertumbuhan ini menggambarkan hasil kerja keras teman-teman di lapangan. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berada di bawah itu yakni 4,93%,” ujar Yoyok di Bandung (5/1).
Yoyok mengaku telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:
Pertama, Penghimpunan dan Tindak Lanjut Data Perpajakan. Menurutnya, data merupakan senjata Ditjen Pajak. Kanwil DJP Jawa Barat I telah merealisasikan penerimaan pajak melalui extra effort tindak lanjut data perpajakan melalui surat himbauan pembetulan atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Wajib Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 2,5 Triliun.
Kedua, Kegiatan Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Sepanjang tahun 2015 Kanwil DJP Jawa Barat I telah melaksanakan kegiatan penyuluhan sebanyak 950 kali penyuluhan yang meliputi seluruh wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I.
Ketiga, Optimalisasi kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan. Besarnya pembayaran pajak melalui kegiatan extra effort terhadap para Wajib Pajak baru di Kanwil DJP Jawa Barat I telah menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 588 miliar. “Jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kanwil DJP Jawa Barat I meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 secara berurutan jumlah Wajib Pajak terdaftar meningkat yaitu sebanyak 1,580 juta, 1,713 juta, 2,018 juta dan 2,230 juta Wajib Pajak,” terangnya.
Keempat, Upaya Penegakan Hukum. Dia menjelaskan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan memiliki dua fungsi yaitu demi keadilan dan untuk menghasilkan penerimaan pajak bagi negara. Disamping itu, upaya penegakkan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan sebagai warning bagi pihak-pihak yang ingin mencoba berbuat “nakal”.
Upaya penegakkan hukum terdiri dari tindakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tindakan penyidikan tindak pidana perpajakan. Selama tahun 2015 Kanwil DJP Jawa Barat I gencar melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan kewenangannya. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 399 miliar.
Kelima, Penagihan Aktif dan Pelaksanaan Gijzeling. Ditegaskannya, selama tahun 2015 Kanwil DJP Jawa Barat I telah menerbitkan sebanyak 26.159 Surat Paksa, 3.576 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), 26 kali lelang, 1.355 kali blokir rekening dan 22 kali usulan gijzeling. Yg total penerimaan Extra Effort dari kegiatan penagihan selama tahun 2015 yang diraih Kanwil DJP Jawa Barat I sebesar Rp 432 miliar.
Pelaksanaan penyanderaan (gijzeling) adalah upaya terakhir penagihan pajak. Upaya ini akan terus dilakukan secara hati-hati kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya.
Keenam, Pelaksanaan Kebijakan Insentif Pajak 2015. Tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan empat kebijakan di bidang perpajakan berupa insentif perpajakan yang mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP 2015). “Kami menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik,” pungkasnya.
