JAKARTA-Kasus dugaan “beras oplosan” yang melibatkan PT Indo Beras Utama (IBU) jangan sampai menimbulkan kepanikan dunia usaha. Karena itu penanganannya perlu hati-hati. “Apalagi kalau memiliki agenda tertentu. Pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ini harus menjadi agenda utama pemerintah,” kata anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/7/2017).
Oleh karena itu, Bendahara Megawati Institute mendesak Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan sebab musabab terjadinya penggerebekan gudang beras di Bekasi oleh aparat kepolisian baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang didapatnya, beras yang ada digudang tersebut bukan beras subsidi sebagaimana ramai diberitakan beberapa media massa pasca penggerebekan aparat kepolisian itu.”Beras yang dimasalahkan bukan beras subsidi. Mentan harus menjelaskan ke masyarakat dasar penangkapannya apa?,” ungkapnya seraya bertanya.
Menurut Darmadi, perusahaan tersebut membeli ke petani dengan harga tinggi dari Bulog. “Yang ada justru menguntungkan petani,” ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, sangat tidak masuk akal jika gudang beras yang digerebek itu dituding menimbun stock beras dalam jumlah besar.”Kalau penimbunan enggak mungkin karena stock yang ada tidak begitu besar apalagi dibandingkan dengan skala bisnis perusahaan,” tandasnya.
Darmadi mencurigai dibalik penggerebekan tersebut tak lebih sebagai upaya menteri terkait yang sedang mencari muka ditengah isu reshuffle kabinet. “Dugaan saya, Mentan mencari popularitas dan sensasi,” tudingnya.
Sebaiknya, saran dia, untuk membuktikan kebenaran apakah gudang beras yang digerebek tersebut menjual beras subsidi atau bukan, aparat berwajib melakukan croscheck data. “Satgas pangan harus verifikasi data secara benar, jangan sampai dijebak dengan informasi yang palsu dan tidak akurat,” imbuhnya.
Seperti diketahui, hari ini Kamis (21/07) jajaran aparat kepolisian menggerebek gudang beras bernama PT Indo Beras Unggul (IBU) yang ada di Bekasi Jawa Barat karena diduga menimbun beras subsidi yang kemudian untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga mahal. ***
