BRUNEI-Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menjelaskan bahwa kunjungan ke Brunei ini bertujuan mempererat hubungan DPR RI dengan Parlemen Brunei (Legco). Juga dalam rangka memperoleh gambaran permasalahan lapangan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“DPR juga ingin membangun dialog konstruktif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja migran, baik perwakilan pihak Indonesia di negara penempatan, pekerja migran itu sendiri, maupun pihak negara Brunei,” katanya memimpin rombongan anggota DPR RI bertolak ke Brunei Darussalam, Selasa (14/11/2017).
Pasca disahkannya UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) oleh DPR beberapa waktu lalu, kata Fahri, DPR memang perlu bekerja melihat pemberlakuan UU tersebut. Terutama terkait penguatan dan modernisasi tata kelola migrasi yang lebih menguntungkan TKI.
“DPR ingin memastikan bahwa gagasan besar tentang kehadiran negara lebih dominan dibandingkan peran swasta dalam UU PPMI ini bisa diaplikasikan,” tambahnya.
Tidak hanya itu, lanjut Fahri, kunjungan sekaligus membicarakan berbagai hal terkait masalah hubungan Indonesia dan Brunei. “Mulai dari masalah hubungan diplomatik, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan sebagainya akan dibahas oleh masing-masing perwakilan kedua negara,” tuturnya.
Sementara Rieke Diah Pitaloka, salah satu anggota DPR RI dan anggota Timwas TKI yang ikut dalam rombongan, mengkritisi masalah jaminan kesejahteraan sosial dan ingin memantau proses perlakuan TKI dari sejak keberangkatan hingga penempatannya.
Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan proses monitoring ini penting, agar jaminan keamanan TKI selama bekerja di lokasi penempatan, terjamin.
Dari jadwal yang disampaikan, rombongan Kunjungan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat rencananya akan bertemu dengan Duta Besar RI dan staf KBRI di Bandar Seri Begawan, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Parlemen Brunei dan Jabatan Buruh Kementerian Dalam Negeri Brunei, dan melakukan kunjungan ke Shelter TKI serta makan bersama masyarakat dan TKI yang berada di Brunei. ***
