JAKARTA-Kebijakan moneter yang lebih progresif mutlak dilakukan. Dengan begitu paket kebijakan ekonomi yang ekspansif bisa menemukan resonansinya. “Hal yang perlu dilakukan saat ini diantaranya adalah dengan menyetop Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang hanya menjadi beban semata,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/2/2016).
Meski kurang progresif, kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, pihaknya mengapresiasi penuruan BI rate tersebut. Penurunan itu diharapkan bisa mendorong kegiatan ekonomi riil dan terbukanya lapangan kerja.
Harus diingat, menurut Heri, jumlah pangangguran makin bertambah karena adanya gelombang PHK. “Makanya penghentian SBI dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan dimulai dari perbankan milik negara,” tegasnya lagi.
Dengan harapan, lanjut Heri, secara tidak langsung perbankan akan menyalurkan kredit. Pada gilirannya, kredit akan lebih mendukung pembangunan sektor-sektor produktif dan padat karya. “Sehingga kinerja ekonomi bisa tumbuh dan berkembang,” ucapnya.
Heri menambahkan pemerintah tidak bisa lagi berharap dari kebijakan fiskal yang ekspansif. Alasannya saat ini terjadi perlambatan ekonomi global dan lambatnya konsolidasi dunia usaha. “Sehingga berharap dari pajak bukan waktu yang tepat. Kebijakan moneter yang berani dan progresif sangat masuk akal,” tuturnya.
Lihat saja, kata Heri, perbedaan BI rate dengan inflasi relatif tinggi. Mencapai 311 basis poin. Apalagi, ekspektasi atas inflasi, disebut-sebut, akan terus menurun. Ruang untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih progresif sangat terbuka lebar.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya, sambung dia lagi, antara lain laju inflasi yang menunjukkan trend yang menurun. Inflasi Indek Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,51% (bulan ke bulan), melambat dari bulan lalu 0,96 (bulan ke bulan). “Lalu adanya kepastian di pasar keuangan global di mana salah satunya The Fed belum mau menaikkan suku bunga sehingga tidak perlu takut dengan larinya modal ke luar,” terang Heri.
Perlambatan ekonomi global menuntut pemerintah untuk mengandalkan stimulus pertumbuhan ekonomi lewat pengeluaran dan investasi pemerintah. “Kondisi tersebut membutuhkan stimulus moneter yang lebih progresif agar uang di bank-bank bisa mengalir ke bawah ketimbang disimpang di BI,” imbuhnya. **aec
