JAKARTA-Peneliti The Indonesian Institute, Center For Public Policy Research (TII), Nuri Resti Chayyani mengatakan pemberlakuan satu harga akan memberikan eksternalitas negatif pada pasar dan akan memonopoli ekosistem wisata Taman Nasional Komodo (TNK) terutama pada pelaku wisata.
Diantaranya penurunan okupansi hotel, penurunan omzet UMKM setempat, dan hilangnya pekerjaan masyarakat yang bergantung pada wisata.
Menurut peneliti bidang ekonomi TII ini, peningkatan tarif akan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Namun, hal tersebut merupakan keputusan yang sudah berlandaskan penelitian ilmiah, serta mengedepankan keberlangsungan sumber daya alam melalui konservasi.
“Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang memprioritaskan konservasi dan kelestarian Taman Nasional Komodo, tentunya memerlukan landasan akademik yang matang agar tujuan tercapai. Setelah pertimbangan akademik dilakukan, dibutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada selisih paham dengan pelaku wisata setempat,” ujar Nuri dalam Siaran Pers TII hari Rabu (3/8).
Seperti diberitakan, terhitung mulai 1 Agustus 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo sebesar Rp3,75 juta per orang yang berlaku selama satu tahun baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Tarif tersebut meningkat signifikan dibandingkan tarif sebelumnya Rp150.000 per orang untuk wisatawan mancanegara dan Rp75.000 untuk wisatawan dalam negeri, dan berlaku untuk satu hari.
Berdasarkan informasi yang telah beredar, disebutkan bahwa Pemprov NTT sudah menandatangani MoU dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).
Pemprov NTT juga menggandeng akademisi lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang untuk riset.
Hasil riset tim ahli lingkungan menunjukkan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Kemudian, perlu adanya pembatasan pengunjung menjadi 200.000 orang per tahun yang semula 300.000-400.000 orang per tahun.
Tak kalah penting, riset juga menghitung biaya yang dibutuhkan untuk konservasi di kedua pulau tersebut yaitu sekitar Rp2,9juta-Rp5,8juta per orang.
Nuri menambahkan, kenaikan tiket masuk wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar tersebut merupakan tiket yang berlaku selama satu tahun.
Tiket tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
Untuk itu, Pemprov NTT sebaiknya mulai melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait nilai tarif yang diberlakukan, seperti akan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pengamanan, monitoring kawasan komodo, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, hingga biaya petugas kesehatan.
“Komunikasi publik adalah hal yang penting sebelum menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak kepada pelaku pariwisata akibat kenaikan tarif. Pemberlakuan satu harga akan memberikan eksternalitas negatif pada pasar dan akan memonopoli ekosistem wisata Taman Nasional Komodo terutama pada pelaku wisata. Diantaranya penurunan okupansi hotel, penurunan omzet UMKM setempat, dan hilangnya pekerjaan masyarakat yang bergantung pada wisata,” terangnya.
“Konsultasi dan pelibatan para pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku wisata, juga penting dilakukan, untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan mengingat dampak kebijakan tersebut terhadap ekosistem dunia pariwisata. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini juga harus direncanakan secara matang oleh pemerintah dan diterapkan dengan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam aspek inklusi dan partisipasi dalam proses kebijakannya,” tutup Nuri.
