JAKARTA-Presiden Joko Widodo memperlihatkan kekecewaan saat meninjau Pusat Pemantauan Pelayanan Ekspor Impor Pelabuhan Tanjung. Pasalnya, Orang nomor I di Indonesia ini mendapati pelayanan pelabuhan masih sangat lama dan tidak efisien. Salah satunya adalah masih lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang diklaim masih 5,5 hari. Karena itu, dia meminta agar dwelling time dipangkas menjadi 4,7 hari, bahkan mendekati negara-negara tetangga seperti Singapura yang hanya satu hingga dua hari.
Bahkan berdasarkan cacatannya, ketidakefisienan di dalam aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok ini mencapai sekira Rp780 triliun. “Karena saya hitung ketidakefisieannya. Angkanya tidak kecil, mendekati Rp780 triliun,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait di Ruang Rapat Planning and Control Tower , Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Rapat langsung digelar setelah presiden tidak mendapat jawaban yang memuaskan saat meninjau Pusat Pemantauan Pelayanan Ekspor Impor Pelabuhan Tanjung Priok. “Saya ingin, aktifitas pelabuhan lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan pelayanan. Urusan kita adalah urusan melayani urusan masalah trafficking, loading, unloading, memang itu urusannya pemain bisnis,” katanya.
Menurut Presiden , proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan yang terlama di Asia. Hal ini terjadi karena yang melayani tidak mau cepat. Karena itu, Presiden Jokowi mendesak agar dwelling time itu bisa ditekan dari rata-rata 5,5 hari menjadi 4,7 hari. “Kita tidak perlu menyamai negara tetangga soal dwelling time itu, tapi setidaknya mendekati mereka,” pintanya.
Perbaikan ini sangat penting mengingat nilai ketidakefisienannya aktifitas pelabuhan terlalu besar. “Pelayanan di Tanjung Priok itu terlalu lama, ada yang sehari, ada yang tiga hari, 20 hari, ada yang 25 hari. Itu yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Presiden meminta agar tidak perlu menceritakan hal-hal yang baik saja. Tetapi hal yang kurang baikpun harus diutarakan agar segera dilakukan perbaikan. “Saya ingin mengetahui siapa yang bikin pelayanan paling lambat? Instansi mana yang paling lambat, dan untuk apa? Saya tanya, nggak ada jawabannya. Akan saya cari sendiri jawaban itu dengan cara saya sendiri,” imbuhnya.
“Kalau sudah sulit, bisa saja Dirjennya saya copot, bisa saja pelaku kerjanya dicopot, bisa juga menterinya yang saya copot. Pasti kalau itu, kalau saya kerja seperti itu. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, disampaikan,”tuturnya
Lebih jauh, Presiden Jokowi menginginkan agar kinerja kementerian/lembaga diperbaiki. “Karena problem-problem yang ada. Itu untuk kita perbaiki. Secara detail akan saya cek ke lapangan dengan cara saya,” pungkasnya.
