JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan agar subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dapat tepat sasaran.
Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan subsidi juga semakin mudah.
Said pun mengusulkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.
“Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu, bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian,” kata Said disela-sela RDP dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos, Kementan, Pertamina dan PLN di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Diketahui, Banggar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda “Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin”.
“Kita harus pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan bikin kartu-kartu lagi. Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat,” tegas Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi.
Said menyatakan LPG perlu langsung by target, disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten,” ucap Said.
Said juga menyoroti subsidi listrik yang tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin.
Sebab, di balik penerima subsidi ada yang namanya kompensasi PLN.
“Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini,” kata Said.
Untuk itu, politisi Senior PDI Perjuangan ini berharap agar motode dan pola subsidinya ke depan harus fix.
“Sebab, tidak fair lah Pak, kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin, tapi tidak proper, karena hanya 26% yang menerima. Ditambah tentu rumah-rumah ibadah, tidak bisa diutak atik,” demikian wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI tersebut.
