JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), hanya 20 persen yang dinikmati oleh masyarakat miskin.
Sedangkan, sisanya, sebesar 80 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.
“Artinya, alokasi subsidi itu yang mau diberdayakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian bagaimana narasi tentang subsidi itu dibentuk dalam kebijakan yang pas,” tegas Said Abdullah dalam Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka merumuskan kesimpulan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2022).
Di sisi lain, berdasarkan data salah satu media disebutkan bahwa bantuan sosial sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi dari pemerintah hanya dirasakan manfaatnya oleh 34 masyarakat yang membutuhkan.
Sedangkan, 65 persen masyarakat lainnya yang membutuhkan tidak merasakan manfaat dari bantuan sosial tersebut.
“Padahal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah bolak-balik dinyatakan oleh pemerintah itu sudah reliable. Kita ingin fokus, kita tidak pernah mengatakan menaikkan subsidi tetapi menyesuaikan subsidi, dari subsidi energi ke non energi,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain subsidi yang sudah tidak tepat sasaran lanjut Said, masih terdapat kompensasi BBM yang sangat besar, khususnya untuk jenis Pertamax RON 92.
Sehingga, selain pengalihan subsidi energi untuk masyarakat yang lebih mampu, kompensasi energi untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo itu untuk masyarakat mampu juga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi.
“Padahal kalau kompensasi ini dikurangi 50 persen, mungkin BBM kita subsidinya tidak sebesar ini dan kemudian kita alihkan ke subsidi non energi. Sehingga sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan pada penutupan Panja dengan Pemerintah tentang subsidi ini mengalihkan subsidi energi ke subsidi non energi,” katanya.
Dengan adanya pengalihan subsidi tepat sasaran ini, masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki daya beli, sehingga bukan semata-mata subsidi itu dinaikkan untuk kepentingan fiskal karena menggerogoti APBN.
“Tapi juga untuk mengalihkan sebagian dari energi ke non energi. Serta dipastikan untuk mengurangi kompensasinya,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Diketahui, anggaran dan subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak tiga kali lipat hingga mencapai Rp 502 triliun dan masih akan naik lagi mendekati Rp698 triliun. Menurut Menkeu Sri Mulyani, hanya 5 persen subsidi BBM jenis solar dinikmati keluarga miskin.
Sedangkan, subsidi BBM jenis Pertalite hanya 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin. ***
