JAKARTA-Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 100 hari pertama membawa harapan baru, walaupun dibeberapa sektor belum mencapai target sesuai program Nawa Cita, seperti pertumbuhan ekonomi pada awal bulan Mei hanya 4,7 % meleset dari pencapaian target pemerintah 5,7 %. Dalam bidang hukum, energi pemerintah terkuras habis untuk menengahi kasus KPK versus Polri. “Beban pemerintah bertambah berat mengingat intervensi beberapa partai politik dalam setiap kebijakan pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif, Kajian Informasi Terpadu Nusantara (KITA) Institute, Julian Hasri Effendi, dalam keterangan tertulisnya Selasa (26/5).
Kendati belum memenuhi target program Nawa Cita, setidaknya ada lima aspek positif yang melahirkan prestasi bagi pemerintahan Jokowi – JK. Pertama kata Agung usaha Jokowi-JK dalam menertibkan sektor minyak bumi. Langkah ini menunjukkan bahwa Jokowi-JK begitu jeli menentukan strategi. Pemerintah Jokowi melihat bahwa minyak bumi sudah bukan lagi merupakan barang ekonomi semata, melainkan telah jadi komoditas politik untuk mencapai kekuasaan. Tentunya mengambil kebijakan yang salah dalam penentuan arah kebijakan minyak bumi memiliki resiko politik yang tinggi, dapat menurunkan popularitas. “Pembenahan di dalam struktur perdagangan minyak bumi nasional merupakan prestasi pertama Jokowi yang patut diapresiasikan,” pujinya.
Terutama, karena Jokowi berani masuk ke bidang yang sangat strategis, yakni menelaah siapa yang menguasai minyak bumi. Langkah pertama pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas dibawah Kementrian ESDM, bertujuan untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola migas yang bermasalah. Keputuasan untuk membubarkan Petral Ltd dan pemberantasan mafia migas, patut di hargai. Kemudian dilanjutkan dengan menetukan kebijakan harga minyak bumi. Jelas kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini dirasakan sangat menguntungkan masyarakat pendapatan menengah ke atas, bukan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Karena subsidi BBM telah menjadi beban APBN, Jokowi pun dihadapkan pada pilihan apakah akan tetap mempertahankan subsidi seperti yang berlangsung selama ini ataukah subsidi untuk rakyat. “Akhirnya memilih opsi BBM bagi kesejahteraan rakyat. Dalam 100 hari pemerintahannya, Jokowi terbukti mampu menyelesaikan permasalahan harga BBM yang telah lama terkatung-katung dalam pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.
Kedua, lanjut Agung, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, jaringan jalan, tol laut, dan sejumlah megaproyek lainnya. “Kalau kita lihat statistik Indonesia, dalam hal nilai tukar, maka nilai tukar yang didapat petani (NTP) dibandingkan berapa yang harus dibayar petani hingga kini masih belum seperti yang diharapkan, karena baru mencapai 103:100 menurut data BPS 2013. Dengan kondisi seperti ini, maka dalam struktur kepemerintahan ini, posisi petani selalu tertinggal. Mereka selalu menjadi objek, bukan menjadi subyek dalam pembangunan. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Jokowi – JK mencanangkan program sarjana pendamping desa,” imbuhnya.
Ketiga ujar Agung, kedaulatan maritim. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia pasca kemerdekaan tercatat hanya dua pemimpin yang berani mengembalikan visi bangsa kita, sebagai bangsa maritim, yaitu Presiden Soekarno lewat Kabinet Djuanda dan Pemerintahan Jokowi – JK. Inilah untuk pertama kalinya setelah Soekarno, Pemerintahan Indonesia melihat ke laut, kawasan yang selama ini terabaikan. Selama ini laut Indonesia yang meliputi sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia lebih banyak menyejahterakan bangsa lain daripada bangsa Indonesia sendiri. Tragisnya, walaupum 2/3 luas wilayah Indonesia adalah laut, tapi masyarakat yang termiskin di Indonesia adalah kaum nelayan. Selama bertahun-tahun, terkesan tak pernah ada upaya pemerintah untuk mengubah kondisi ini. “Tapi kemudian di balik gencarnya usaha Pemerintahan Jokowi – JK dalam melaksanakan program pembangunan sektor kemaritiman, nampak ada keinginan kuat untuk mengangkat derajat kaum terbawah di Indonesia, yaitu para nelayan. Ini sebuah langkah yang patut mendapat apresiasi,” imbuhnya.
Keempat, jelas Agung, kebijakan peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera, merupakan hal yang patut diapresiasi. Bahwa tidaklah mudah mengelola 250 juta penduduk Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Banyak permasalahan yang harus dihadapi Pemerintah Jokowi – JK dalam pelaksanaan program ini. Tapi di luar banyaknya kelemahan-kelemahan dalam peluncuran kartu-kartu tersebut, inisiatif dan keberanian Presiden Jokowi untuk membuat masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera, dengan segala konsekuensinya merupakan salah suatu prestasi dalam 100 hari pemerintahannya. Memang, keputusan sulit harus diambil, untuk mencapai kesejahteraan.
Dan Kelima, tutur Agung, pemerintah Jokowi-JK telah sukses dalam menyelenggarakan KAA yang telah berlangsung pada 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung. Pemerintah Indonesia telah mengharumkan nama baik bangsa di mata dunia atas suksesnya event internasional tersebut yang berperan dalam memberikan terobosan-terobosan penting dalam politik bebas aktif luar negeri dan mendorong pada perdamaian dunia. Dari penyelenggaraan KAA tersebut, menjadi perhatian utama dan pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan event internasional tersebut bagi pemerintahan Jokowi – JK. Pemerintah Indonesia mengambil manfaat dari KAA tersebut untuk guna membangun hubungan baik dengan masyarakat lintas negara untuk kepentingan nasional. “Berangkat dari lima aspek positif inilah selama 100 hari lebih Pemerintahan Jokowi – JK bekerja, Sesungguhnya tidak bisa menjadi ukuran berhasil atau tidak program Nawa Cita berjalan. Butuh waktu panjang setidaknya separuh periode kepemimpinan atau mungkin lima tahun untuk melihat keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai pemerintahan ini,” pungkasnya
