KMP Inginkan Mentri Jokowi Tak Bongkar Borok Pajak

Friday 24 Oct 2014, 10 : 24 am
by

JAKARTA-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mensinyalir penundaan penetapan pembagian komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) menunggu kejelasan komposisi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, karena diduga ada figur yang sedang ditunggu oleh partai-partai. Figur yang ditunggu bisa jadi karena sesuai keinginan partai atau ditunggu karena figur tertentu bisa membahayakan kepentingan partai di Koalisi Merah Putih (KMP). “Katakanlah ada figur menteri yang diduga berani membongkar kejahatan pajak elit tertentu. Ini bahaya buat KMP,” ujar Lucius di Jakarta, Jumat (24/10).

Figur seperti ini kata Lucius pasti bikin tidak nyaman para pengemplang pajak. Oleh karenanya memastikan figur itu tetap dipilih atau tidak, bisa menjadi ruang tawar-menawar antar dua koalisi parlemen. “Inilah pertimbangan yang ikut menjadi penyebab tertundanya pembagian anggota komisi,” urainya.

Menurutnya, ruang tawar-menawar itu bisa jadi berupa permintaan untuk tidak memilih menteri tertentu yang membahayakan dengan imbalan posisi pimpinan komisi akan diberikan kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Jadi walau KMP mungkin tidak sedang menegosiasikan figur tertentu untuk masuk kabinet sebagai wakil partai, tetapi mungkin saja kepentingannya adalah bagaimana menghindari figur tertentu yang jika terpilih bisa mengganggu kenyamanan elit partai yang merasa boroknya akan terbongkar oleh figur tersebut,” urainya.

Ruang tawar-menawar ini jelasnya menjadi alasan DPR menunda pembagian komisi dan alat kelengkapan walau tak ada alasan mendasar di parlemen untuk menerimanya. “Saya menduga penundaan pembagian anggota komisi dan alat kelengkapan erat kaitannya dengan pemilihan posisi pimpinan komisi yang masih dipilih berdasarkan paket. Dan pemilihan pimpinan komisi dalam bentuk paket ini secara kalkulatif hampir akan disapu bersih oleh KMP. Nah peluang KIH benar-benar akan buyar secara menyeluruh bahkan untuk sekedar mendapatkan kesempatan memimpin Komisi,” imbuhnya.

Pada saat bersamaan, lanjut Lucius, yang jauh lebih strategis dan seksi tengah digodok di istana oleh presiden baru, yakni posisi menteri kabinet. Komposisi menteri sangat berpengaruh terhadap parlemen, karena para menteri ini yang akan menjadi mitra kerja komisi nantinya. “Menteri sebagai mitra akan menentukan komposisi orang yang akan ditempatkan fraksi pada komisi-komisi DPR,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Unicorn dan Startup Percepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

JAKARTA-Kehadiran empat Unicorn di Indonesia yakni Traveloka, Tokopedia, Go-Jek dan

Parpol Gagal Rekrut Kader Berkualitas

JAKARTA-Proses deparpolisasi saat ini sudah terjadi secara nyata. Alasannya beberapa