JAKARTA-Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka investasi asing di pulau-pulau kecil terluar terlalu dini dan beresiko tinggi. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji kembali benefit dari kebijakan tersebut.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), M Riza Damanik meminta pemerintah fokus penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan transportasi. “Presiden mengingatkan kita untuk kerja, kerja, kerja. Oleh sebab itu, sebelum Menteri Susi membuka investasi asing di 31 pulau dari 92 pulau kecil terluar, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu fokus kerja untuk menyediakan infrastruktur dasar rakyat,” ujar Riza Damanik di Jakarta, Selasa (8/9).
Menurutnya, dengan penyediaan infrastruktur dasar maka ekonomi Indonesia akan tumbuh berkualitas sehingga dapat dinikmati nelayan dan masyarakat di pulau-pulau kecil.
Berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, peruntukkan pulau kecil terluar terbatas, untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Selain dihadapkan resiko rendahnya kepatuhan investasi asing terhadap aspek kelestarian lingkungan dan perlindungan sosial, sejumlah pulau terluar juga perbatasan tengah diperhadapkan isu-isu pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan data KKP sebanyak 67% dari lebih 60 ribu Unit Pengolahan Ikan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Maka, strategi APBN 2016 sebenarnya lebih dari cukup membalik ketidakadilan tersebut untuk selanjutnya memulai bangkitnya ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil terluar secara berdikari. “Kuncinya ada pada kemitraan dengan organisasi-organisasi nelayan, masyarakat adat dan koperasi, mulai dari inisiasi, distribusi, implementasi, hingga pengawasannya,” pungkasnya.
