JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengharapkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan lebih difokuskan ke para nelayan. Bukan lagi ke kalangan pengusaha perikanan atau para pemilik kapal. Karena dengan langsung menyentuh pihak nelayan akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. “Kita mendorong dari sisi pembiayaan ada keberpihakan terhadap nelayan dan ada kemudahan dalam aksesnya. Karena mereka itu kan usahanya feasible tapi belum bankable. Makanya mereka itu masuknya seperti skema KUR,” ujar Andreas di Jakarta, Selasa (3/11).
Menurut dia, seperti yang disebutkan oleh Ketua Asosiasi Pengalengan Indonesia dalam FGD tersebut, potensi sejtor kelautan ini masih sangat besar, namun sayangnya belum sepenuhnya dibiayai oleh sektor keuangan. “Dengan adanya Jaring ini sangat bagus untuk membantu pendapatan para nelayan, sehingga dapat mendongkrak kesejahteraan nelayan,” harap Andreas.
Namun agar pengucuran kredit dari sektor keuangan mudah diakses nelayan, dia menyarankan agar para nelayan perlu ada pengorganisasian misalnya terhimpun dalam KUD. Dengan begitu lebih mudah untuk diberikan pendampingan. “Yang jelas, pengajuan kreditnya juga harus dipermudah. Karena kan ada pengecualiannya. Seperti dari sisi penjaminan itu di-cover oleh Askrindo dengan skema penjampingan 70:30, yaitu 70 persen Askrindo dan 30 persen oleh bank,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Andreas menilai, pada dasarnya sektor perbankan berpotensi maraup keuntungan yang tinggi dengan menggarap sektor kelautan dan perikanan. “Memang risiko di sektor kelautan dan perikanan tinggi, tetapi return-nya juga sangat tinggi,” ucapnya.
Karena memang risiko di sektor ini, diakuinya, cukup tinggi. Namun, jelas dia, untuk menghindari risiko tersebut, pihak perbankan harus mampu memitigasi risiko dan menerapkan skema pembiayaan yang tepat ke masing-masing subsektor. “Perlu menghadirkan asuransi juga untuk memitigasi risiko itu,” imbuh Andreas.
Dia mengatakan, potensi yang besar di sektor kelautan dan perikanan domestik seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga perbankan. “Sehingga, sektor ini bisa menjadi alternatif peningkatan ekspor atau menjadi basis produksi dunia,” ucapnya.
Andreas menambahkan, peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir diyakini akan mampu menekan angka kemiskinan secara nasional, ditandai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan Gini Ratio. “Makanya kami mendorong OJK untuk terus-menerus mendorong perbankan agar membiayai sektor kelautan dan perikanan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas,” pungkas Andreas. (TMY)
