Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, Teguh Dwi Nugroho, dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2018, realisasi penerimaan PNBP di Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Dari enam jenis PNBP di Provinsi Kepri, terdapat empat jenis yang dikelola, yaitu PNBP Sumber Daya Alam (SDA) dan tiga jenis PNBP dari kementerian/lembaga yaitu PNBP pelayanan, PNBP Pengelolaan BMN, dan PNBP Hak Negara Lainnya.
Dan jenis PNBP SDA merupakan porsi terbesar dengan realisasi mencapai Rp. 4,11 triliun di tahun 2019, atau 74,03% dari total PNBP.
“Sedangkan capaian PNBP sisanya berasal dari PNBP Kementerian/Lembaga yang berasal dari PNBP Pelayanan, PNBP Pengelolaan BMN, dan PNBP Hak Negara Lainnya, serta PNBP lain-lain senilai total Rp. 1,144 triliun atau sebesar 25,97%,” jelas Teguh.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza, mengungkapkan setiap jenis PNBP yang menjadi objek pungutan Kementerian/Lembaga unsur Pemerintah Pusat adalah atas pemanfaatan sumber daya alam di laut pada wilayah laut di atas 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut merupakan pendapatan daerah provinsi yang dibagikan hasilnya dengan Kabupaten/Kota sebagai amanah peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, lanjut Raja Ariza, pihaknya mendorong DPD RI agar memperjuangkan keinginan tersebut di tingkat pusat. Sebab, menurutnya, sekarang Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas tidak memiliki garis batas yang jelas. Ia menilai, dengan penerapan FTZ yang jelas di seluruh Kepri, maka pengawasan arus barang bisa lebih mudah, sehingga potensi penyelundupan semakin minim.
