JAKARTA-Masyarakat desa menunggu kerja konkret dari Komite IV DPD RI periode 2019-2024. Bahkan pelaku-pelaku usaha di daerah, terutama UMKM yang menjadi penopang ekonomi daerah. “Sudah pasti pemerintah pusat menginginkan agar program-program jalan dan sampai ke daerah,” kata Ketua Komite IV DPD RI Dra Hj Elviana, Msi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Yang jelas, kata Senator asal Jambi, program utama Komite IV DPD RI adalah memberdayakan ekonomi daerah agar ada pertumbuhan. Sehingga berdampak pada ekonomi nasional. “Komite IV harus bisa menjembatani masalah-masalah seperti ini,” ujarnya
Bantuan untuk pengusaha mikro dari perbankan nasional harusnya bisa dimanfaatkan. Sehingga KUR dan kredit-kredit lainnya benar-benar bermanfaat untuk pelaku usaha daerah. Begitupun dengan program asuransi ternak. Hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal. “Jadi banyak ekonomi kerakyatan yang bisa digarap Komite IV DPD RI,” ungkapnya.
Terpilihnya Pimpinan Komite IV DPD RI periode 2019-2024 membawa harapan baru bagi daerah dan masyarakat. Oleh karena itu program Komite IV DPD RI bakal bersinergi dengan mitra kerja. Sehingga kinerja komite bisa terukur. “Jangka pendek ini, kita akan membangun silaturahmi dulu. Kerja Komite IV DPD hampir mirip dengan Komisi XI DPR RI. Tinggal memberdayakan saja sebenarnya,” jelas mantan Politisi PPP.
Adapun susunan Pimpinan Komite IV DPD RI terpilih adalah Dra Hj Elviana (Jambi) sebagai Ketua Komite, kemudian Wakil Ketua I : Sukiryanto (Kalbar), Wakil Ketua II : Casytha A. Kathmandanu (Jawa Tengah), Wakil Ketua III : Novita Anakotta (Maluku).
Seperti diketahui, Komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah. “Selain itu, ada juga mitra kerja dengan Bank Indonesia (BI), misalnya membahas soal laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lainnya,” tutur mantan anggota Komisi XI DPR.
Program Bank Indonesia (BI) banyak yang bermanfaat untuk pengembangan daerah. Terutama sosialisasi program-program pemberdayaan ekonomi daerah, sehingga bisa memaksimalkan kinerja UMKM-UMKM. “Saya ingin Komite IV DPD jadi seksi. Dulu banyak yang tak mau, karena mungkin belum tahu bagaimana cara untuk pengembangan daerah pemilihannya,” pungkasnya.
