JAKARTA-Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan opsi yang paling memungkinkan untuk mewujudkan pembelian saham 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sehingga memberikan manfaat paling optimal bagi kepentingan nasional. Apalagi, konsorsium BUMN tidak terkendala putusan Mahkamah Konstitusi, serta tidak membutuhkan persetujuan DPR karena tidak menggunakan dana APBN. “”BUMN merupakan solusi paling optimal untuk pembelian saham Newmont, karena tidak terkendala putusan MK, dapat mewakili kepentingan negara,”kata Financial Analyst and Founder KATADATA, Lin Che Wei di Jakarta, Rabu (17/7).
Menurut dia, konsorsium BUMN ini sebelumnya sudah digadang-gadang oleh Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan. Konsorsium yang dipimpin oleh PT Danareksa (Persero) ini mempunyai peluang lebih besar untuk membeli saham Newmont. Konsorsium ini beranggotakan lembaga keuangan non bank, seperti PT Jamsostek, PT Taspen, PT Pegadaian, PT Askes dan PT Perusahaan Pengelola Aset.
Apalagi jelas dia, konsorsium enam BUMN yang dipimpin Danareksa memiliki kapasitas pendanaan memadai. Perlu diketahui, per Desember 2012 total laba Danareksa 5,4 triliun rupiah dan dana kas atau setara kas4,5 triliun rupiah. “Kalau BUMD memiliki keterbatasan dana sehingga masih harus menggandeng swasta. Kepemilikan saham terbesar ada pada swasta, sehingga praktis kontrol tidak di tangan pemerintah,” kata dia.
Menurut Che Wei, pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa yang meminta agar Daerah diprioritaskan dalam pembelian saham Newmon, tentunya akan sulit direalisasikan. Soalnya, mengacu pada UU No 4/2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara memang diatur persyaratan bahwa proritas pertama pembelian saham ini diberikan kepada pemerintah pusat. “Setelah itu barulah Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta Nasional,” jelas dia
Namun demikian kata dia, untuk prioritas pertama, pemerintah pusat menghadapi sejumlah kendala untuk membeli saham Newmont. Pasalnya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran dari APBN untuk pembelian saham tersebut. Dana yang sudah dialokasikan ke Pusat Investasi Pemerintah sebesar 6 triliun rupiah dari APBN 2013 dan 3,3 triliun rupiah dari APBN 2012. Dari jumlah itu, dananya sudah dialokasikan dengan jelas, yakni 7 triliun rupiah untuk pembelian saham PT Inalum dan 2,3 triliun rupiah untuk investasi reguler seperti untuk pembangunan infrastruktur terkait Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, pinjaman untuk PLN dan lainnya.
Selain anggaran tidak ada, pemerintah perlu meminta persetujuan dari DPR guna pembelian saham tersebut. Sebab sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Juli 2012 disebutkan bahwa rencana pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus seizin DPR. Selain berpotensi ditolak DPR, proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi, DPR dan pemerintah sudah menyetujui dan mengesahkan APBN Perubahan 2013 pada Juni lalu. Dengan kondisi seperti itu, peluangnya relatif kecil bagi pemerintah pusat untuk membeli 7 persen saham Newmont.
Sementara itu, lanjut dia, pembelian saham Newmont oleh pemerintah daerah juga terkendala dana. Persoalannya, daerah tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli saham senilai lebih dari 2,4 triliun rupiah tersebut. Nilai APBD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 600 miliar rupiah, Sumbawa sekitar 700 miliar rupiah dan propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,2 triliun rupiah. “Anggaran itu sudah habis dialokasikan untuk membiayai belanja gaji pegawai serta membiayai program pembangunan masing-masing pemerintah daerah,” tutur dia.
Selain itu, selama ini, lebih dari 50 persen pendapatan daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari pemerintah pusat. Bahkan, untuk Kabupaten Sumbawa mencapai 90 persen. Artinya, daerah sama sekali tidak memiliki anggaran khusus untuk pembelian saham Newmont.
