JAKARTA-Demonstrasi pengemudi taksi konvensional yang berbuntut anarkis kemarin harus menjadi pelajaran berharga. Pemerintah harus bertindak tegas dan cepat mengambil keputusan tentang status transportasi online dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan pengemudi sendiri. “Pemerintah harus hadir dalam setiap konflik yang terjadi di masyarakat,” kata anggota Komisi VI DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dalam ketrangannya pada wartawan di Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Menurut Neng Eem, sejumlah pihak sudah mengajukan berbagai usulan penyelesaian konflik tersebut mulai dari revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerbitan Perppu atau Peraturan Presiden (Perpres), hingga pemblokiran aplikasi dan pemenuhan persyaratan ijin operasi transportasi. “Pemerintah harus memastikan konsumen terjaga keamanan dan kenyamanannya menggunakan transportasi publik dan pengemudi pun tidak kehilangan mata pencahariannya,” ujarnya.
Menurut Neng Eem, pemerintah juga harus jeli melihat berbagai kepentingan yang ada di balik perseteruan dua moda transportasi ini. Apalagi mengamati perusahaan-perusahaan transportasi public besar, baik yang konvensional maupun berbasis aplikasi, yang tengah bersaing sekarang ini.
Neng Eem menilai masyarakat kini tengah menanti ketegasan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik taksi ini. “Konflik seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan menyengsarakan masyarakat pada umumnya, konsumen, dan pengemudi pada khususnya,” pungkasnya. ***aec
