GENEVA-Kalangan DPR mengapresiasi pemerintah yang secara cepat merespon Konvensi Minamata terkait penggunaan zat kimia Merkuri. Karena Merkuri banyak digunakan dalam penambangan emas. Padahal zat kimia ini berbahaya bagi manusia dan mencemari lingkungan. “Kini kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan ( KLHK ) kembali seriusi persoalan ini. Bagi saya, Indonesia lambat memberi respon pasca 2013 karena hambatan regulasi dan juga pergolakan politik yang dinamis,” kata anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo dalam siaran persnya di Genewa, Senin (25/9/2017).
Menurut anggota Fraksi Hanura, ratifikasi tidak berlaku surut, namun baru mengikat sejak penandatanganan Konvensi Minamata. Oleh karena itu pihaknya mengapresiasi KLHK yang mempercepat ratifikasi sebagai respon serius terkait masa depan manusia. “Menteri KLHK Siti Nurbaya perlu diapresiasi,” ujarnya seraya menambahkan ratifikasi Konvensi Minamata mengatur tentang perdagangan produk merkuri dan prosesnya, pertambangan emas skala kecil, pengelolaan limbah merkuri, pendanaan penanggulangan dampak pencemaran merkuri dan transfer teknologi.
Tompo membeberkan, bagaimana penyakit Minamata menyerang sistem saraf yang tidak hanya menyebabkan penderitaan dan kematian korban, tetapi juga mewariskan dampak kepada anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat. “Penyakit Minamata itu dapat terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia, khususnya akibat kecerobohan manusia,” ungkapnya.
Mantan anggota DPRD Sulsel ini menambahkan Indonesia harus segera mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan Merkuri pada kegiatan industri, termasuk yang digunakan pada pertambangan emas skala kecil. “Ini sangat penting diantisipasi. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, pertambangan emas skala kecil yang menggunakan Merkuri semakin marak di Indonesia, seperti di Solok (Sumatera Barat), Pongkor (Jawa Barat), Sekotong (NTB), Katingan (Kalimantan Tengah), Pulau buru Maluku Utara, Palu, Mamuju dan hampir semua daerah yg memiliki potensi tambang emas di Indonesia,” jelasnya.
