Jakarta—Kegiatan Koperasi yang berupaya mengumpulkan dana langsung dari masyarakat, alias simpan pinjam tak diperbolehkan lagi. Larangan itu termuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. “Sesuai UU Perkoperasian yang baru di pasal 122 disebutkan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam (USP) wajib mengubah USP menjadi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam waktu paling lambat tiga tahun sejak UU ini disahkan,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, di Jakarta, Kamis.
Dengan larangan itu,maka Unit Simpan Pinjam (USO) tidak boleh lagi beroperasi dan harus berdiri sendiri sebagai koperasi simpan pinjam. Karena itu, sesuai ketentuan UU itu ketika dalam proses perubahan menjadi KSP, USP dilarang menerima simpanan atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota. “Koperasi yang tidak mengubah USP menjadi KSP dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam,” tambahnya
Lebih jauh Setyo menambahkan lagi, ke depan terkait tata cara perubahan USP menjadi KSP akan diatur tersendiri dan kini sedang disiapkan sebuah Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana UU. “UU ini secara tegas menyebutkan USP dalam jangka waktu tiga tahun wajib memisahkan diri menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri,” katanya.
KSP juga ditetapkan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota dan untuk non-anggota diberikan waktu tiga bulan harus sudah menjadi anggota.
Setyo menegaskan KSP sesuai UU Perkoperasian harus mempunyai izin usaha, tidak boleh memberikan pinjaman kepada koperasi lain, harus memberikan pinjaman melalui koperasi sekundernya.
Ia berharap ketentuan itu akan menjadikan koperasi di Indonesia semakin berkembang sesuai nilai dan prinsip koperasi yang termuat dalam UUD 1945 dan hasil kongres International Cooperatives Alliance (ICA) pasal 5-6. **can
Koperasi Harus “Likuidasi” USP
