LMI Bangun Museum Musik

Monday 30 Jun 2014, 1 : 44 pm
merdeka.com

JAKARTA-Para seniman yang tergabung dalam Komunitas Musisi Etnik Tradisional (KMMT) membangun Museum Musik di Kompleks Arco Sawangan, Bogor. Pendirian Museum Musik ini, seiring dengan penetapan Hari Musik yang diperingati pada 29 Juni 2014. “Penetapan 29 Juni, sebagai hari Musik, diperingati dengan sederhana tapi berkualitas,” kata Ketua Lembaga Musik Indonesia (LMI), Didied Mahaswara kepada wartawan, Senin, (30/06/2014).

Diakui Didied, gagasan mendirikan Museum dan Hari Musik sekitar 1983 di Yogyakarta. Alasannya, agar musik-musik etnik tradisional nusantara dan para musisinya serta  produsen alat musik tradisional bisa dikembangkan dan dilestarikan. “Langkah ini sekaligus menahan  serbuan dahsyat masuknya musik Pop dan musik Rock dari mancanegara,” ucapnya.

Pada 1985, pendirian Museum Musik pernah disetujui oleh Alm Sampoerno selaku GM TMII untuk didirikan di area Taman Mini tapi belum terealisasi karena terbentur pendanaan. Beberapa tokoh yang pernah memprakarsai adanya Hari Musik pasca 1990 adalah Mantan Presiden BJ Habibie dan Benny Panjaitan PANBERS. Hal ini pernah diungkapkan melalui Penetapan Hari Musik dan Museum Musik yang diselenggarakan Mayusni Talau selaku Pemimpin Redaksi Tabloid VISUAL di Pesta ERAU Kutai Kartanegara 2002 yang ingin mempersatukan terwujudnya beberapa gagasan tersebut.

Dilanjutkan pada 25 April 2002 panitia Hari Musik dan Museum Musik dibentuk antara lain: Raden Asnul Syarief, Mayusni, Benny Panbers dan Didied Mahaswara yang saat ini aktif sebagai Direktur eksekutif The President Center, sebuah Lembaga Independen Pusat Kajian dan Studi Kepemimpinan Bangsa disertai beberapa musisi lainnya.

Kemudian, pada tahun 2002 dilanjutkan dengan seminar di Hotel Ambhara Jakarta untuk segera merealisasi Museum dan Hari Musik. Di acara tersebut hadir sebagai pemrasaran musisi Is Haryanto dan Benny Panjaitan, Rinto Harahap (Ketua Umuim KCI), A. Rafiq dari PAMMI (Musik Melayu), Rumaneur (wakil musisi Dangdut), Didied Mahaswara Ketua Umum LMI (Musik Etnik Tradisi), Sadikin Zuhro Ketua Umum DPD PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Musik), Dimas Wahab (Ketua Umum ASIRI) dan komunitas musik lainnya.

Dari hasil seminar tersebut, Didied Mahaswara selaku Keynote spiker yang hadir juga Direktur Kesenian Surya Yuga mewakili Menteri Pariwisata Gede Ardhika telah mendukung adanya Hari Musik. Selain itu panitia juga telah audiensi dengan Menteri Kehakiman dan Ketua DPR RI sewaktu dijabat Akbar Tandjung.

Sebagai keynote speaker, Didied Mahaswara menyarankan agar dibuat kesepakatan dengan para musisi secara Nasional karena dari hasil survey ke para musisi belum sepakat bila hari Musik ditentukan pada tanggal 9 Maret sebagai hari lahirnya WR Supratman agar tidak terjadi kultus individu dan kurang nyaman karena musik adalah universal.

Banyak saran dari para musisi tradisional, non tradisi dan kontemporer agar Hari Musik diambil dari peristiwa alam atau momentum peristiwa bersejarah. Tapi sebelum terjadi kesepakatan kelompok PAPPRI justru mengajukan Hari Musik ke Presiden Megawati dan sempat dilakukan ramah tamah di Istana Negara tanpa mengajak Panitia Hari Musik dan Museum Musik.

Akibatnya, panitia melakukan somasi ke Presiden Magawati tetapi tidak direspon. Hasilnya, Kepres Hari Musik tidak diterbitkan. Namun kemudian sangat disayangkan ketika SBY tidak mendapatkan data akurat dari staf Setneg sehingga Kepres Hari Musik diterbitkan.

Atas dasar itu, para musisi Etnik Tradisional yang tidak pernah dilibatkan protes dengan membuat hari Musik sendiri pada 29 Juni yang dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan yang Hakiki setelah Yogya Kembali, Pasukan Belanda mundur dan Indonesia diakui PBB Merdeka seutuhnya. “Hari Musik 29 Juni adalah sebagai rujukan agar Presiden terpilih dapat menentukan Hari musik yang tepat karena ada dua Hari Musik,” pungkasnya. (ek)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Sistem Presidensial Kuat, Sulit Jatuhkan Jokowi

JAKARTA-Pakar Hukum dan Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan peluang

Pakar Hukum: MK Jangan Bermain Politik

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN), Syarif Hidayatullah