JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai tak memiliki manajerial politik yang baik seperti fraksi di DPR. Karena kewenangan DPD terlalu independen. “Saking independen itulah, maka tak bisa diatur seperti anggota fraksi di DPR. Pimpinan DPD seharusnya bisa mengatur anggota-anggotanya, seperti menamen politik DPR,” kata pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam diskusi “Menanti langkah DPD RI Pasca Putusan MK tentang Undang-Undang MD3” bersama Koordinator Tim Litigasi DPD John Pieries di Jakarta, Rabu (23/09/2015).
Irman menggambarkan soal manajerial politik DPR yang begitu lincah dalam pembahasan politik. “Lihat saja, kalau seseorang itu tak mampu di komisi tertentu, lalu fraksi bisa menggeser dan mengganti orang tersebut dengan anggota yang lain,” tambahnya.
Namun Irman tak sepakat DPD terus menerus melakukan judicial review terhadap sebuah Undang-Undang demi memperkuat kewenangan. “Tidak perlu lagi DPD melakukan uji materil ke MK. Siapapun bisa melakukan uji materi dan tak perlu DPD yang melakukannya. Artinya cukup sudah. Nah, sekarang saatnya DPD berani bertarung dengan DPR,” terang dia lagi.
Soal kriteria UU yang berkualitas kadang sulit mengukurnya, karena banyak pembuat UU sendiri tidak memahami maksud UU yang dibuat. Padahal, UU yang berkualitas itu, kalau dibaca anak sekolah dasar saja mudah dimengerti. “Kalau ukurannya yang digugat ke MK, tapi banyak gugatan yang dikabulkan MK, dan kalau banyak yang keberatan di masyarakat berarti tidak berkualitas,” tambah Irman.
Ke depan kata Irman, DPD harus membuat sejarah politik baru dengan menggelar Paripurna DPD RI untuk mem-‘Veto’ keputusan DPR dan Presiden RI. Seperti kenaikan harga BBM, listrik, dan lain-lain karena DPD RI memiliki kewenangan dalam fungsi APBN. Tapi, ini soal menejerial lembaga DPD RI sendiri, yang sangat tergantung kepada pimpinan DPD RI. **aec
