JAKARTA-Kehidupan ekonomi masyarakat yang semakin sulit akhir-akhir ini. Masyarakat sering mengeluhkan naiknya harga-harga bahan pokok. Ditambah lagi turunnya daya beli masyarakat. “Jadi menyebabkan sulitnya mendapat pekerjaan, dan meningkatnya angka pengangguran.
Kondisi ini bukanlah isu semata,” kata Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Marwan Jafar kepada wartawan dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini mengaku kerap mendapat keluhan langsung dari masyarakat setiap kali turun ke tengah-tengah masyarakat di jawa tengah, terutama di bulan puasa dan menjelang lebaran. “Keluhan masyarakat ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama, kondisi seperti ini harus segera dihentikan dan disudahi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, di awal tahun 2017, pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pelanggan 900 volt sebesar123,4 persen secara berkala. Juga menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp 300. Sebelumnya pemerintah juga telah menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor sebesar 2-3 kali lipat.
Menurut Marwan pemerintah harus secepatnya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Jika tidak dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Bahkan bukan hanya pemerintah saja yang terkena imbasnya, peran partai politik sebagai pilar demokrasi juga akan mendapatkan imbasnya dari masyarakat. “Ini bisa berbahaya. Jangan karena masyarakat alami kesulitan ekonomi, mereka jadi tidak percaya lagi dengan lembaga manapun,” katanya.
Marwan yang saat ini menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU ini mencontohkan masalah pengangguran di Jawa Tengah yang semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada peningkatan pengangguran di Jawa tengah pada Februari 2017 secara absolut sebanyak 3.000 orang.
Menurutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi dari TPT wilayah pedesaan. TPT perkotaan sebesar 4,43 persen dan pedesaan 3,89 persen. Sedangkan untuk TPT Diploma 3 menempati posisi tertinggi 9,00 persen, disusul SMK 8,07 persen.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah yang masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, sebanyak 4.493.750 jiwa. ”Belum lagi masalah nasib para petani yang semakin terpuruk,” katanya.
Keterpurukan petani di Jawa Tengah, lanjut Marwan terlihat dari penurunan nilai tukar petani (NTP). Pada awal April lalu melalui situs https://jateng.bps.go.id, BPS Jawa Tengah melansir data NTP provinsi pada Maret 2017 mengalami penurunan dari posisi 98,02 menjadi 97,50. Penurunan NTP terjadi karena perubahan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar petani. “Penurunan NTP secara langsung berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Marwan menegaskan perlu adanya keberpihakan yang jelas dan terarah terhadap masyarakat kecil untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya dengan memperbanyak program-program sosial dan kebijakan yang benar-benar mengarah ke masyarakat kecil. “Ketegasan dan kebijakan harus benar-benar diimplementasikan secara nyata bukan hanya diatas kertas. Bahkan nantinya kita kawal bukan hanya pada level komunikasi eksekutif dan legislatif, tapi kita kawal hingga pada tingkat lapangan,” katanya.
