MKD Diultimatum Segera Hentikan Akrobat ‘Badutnya’

Wednesday 9 Dec 2015, 3 : 54 am
by
Karikatur MKD/dok inilah.com

JAKARTA-Desakan publik agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera menghentikan sandiwara sidang etik skandal “papamintasaham” yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto makin menguat. Pasalnya, integritas dan kejujuran MKD sudah tidak dapat dipercaya lagi. “Keberpihakan MKD kepada Setya Novanto sangat jelas. Maka itu kita ultimatum agar mereka menghentikan atraksi badutnya didalam menegakkan keluhuran martabat dewan dan menjaga harga diri lembaga,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Rabu (9/12).

Dia menilai, proses sidang MKD sangat tidak fair. Perlakuan istimewa MKD terhadap Setya Novanto sangat jelas sekali. Hal ini sangat berbeda dengan persidangan sebelumnya. “Saat memanggil Mareof Sjamsoedin dan Sudirman Said minggu lalu sangat berbeda sekali saat MKD memanggil Setya Novanto. Saya menjadi ragu, apakah MKD sudah meneriksanya atau cuma sekedar kongkow- kongkow diruang sidang sehingga sidang dibuat dalam kondisi tertutup,” tuturnya.

Menurutnya, perlakuan berbeda MKD ini membuat kewibawaannya hancur hingga titik nadir. Hal ini membuat integritas dan kemuliaan anggota MKD sudah tidak dapat dipercaya lagi. “Jadi, saya kira, tidak ada upaya lain, MKD harus segera menghentikan sidang sidangnya dan segera membentuk Panel Sidang untuk mengadili Setya Novanto,” tuturnya.

Panel sidang ini jelasnya akan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Setya Novanto mengingat kategori pelanggaran berat yang berujung pada sanksi pemecatan.  “Setya Novanto jelas secara sah dan meyakinkan telah melanggar UU MD3 No 17 tahun 2014 pasal 81. Dan untuk itu sesuai pasal 141 maka MKD harus segera membentuk panel sidang untuk menyidangkan Setya Novanto. Itu jelas, ada dasar hukumnya yaitu UU MD3. Dan hentikan semua retorika dan akrobat badut anggota MKD demi tegaknya martabat bangsa,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Dukung RAPBN 2024, Banggar DPR Dorong Kebut Transformasi Ekonomi Nasional

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/RAPBN

LPS Terima Dokumen Pendaftaran 11 Calon Investor Bank Mutiara

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menerima 11 Dokumen Pendaftarandari Calon