JAKARTA-Peluncuran program mobil murah ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) dari Kementerian Perindustrian dinilai sebagai kebijakan keliru. “Kuota BBM tahun ini akan jebol,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah ditemui Beritamoneter.com di Jakarta, Senin,(16/9).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, produksi massal LCGC justru akan membuat boros kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di 2013 sebanyak 48 juta kiloliter. “Ini bukan untuk menghemat BBM (bersubsidi), tetapi malah menjadi boros,” tegasnya
Dikatakan Said, program mobil murah ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) dinilai sebagai kebijakan keliru dan tidak pro efisiensi BBM dari pemerintah. “Ini, apalagi ada kebijakan ngawur dari pemerintah, soal LCGC,” ucapnya
Said menegaskan, sepanjang inovasi di bidang otomotif tetap membutuhkan sumber energi dari BBM, maka program tersebut tidak akan menyelesaikan masalah konsumsi BBM.
Meski pemerintah menyebutkan bahwa pemilik LCGC diharuskan menggunakan pertamax, namun ujar Said, tidak menutup kemungkinan mobil murah ini akan mengkonsumsi BBM bersubsidi. “Sulit untuk mengontrol mobil-mobil itu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi,” tuturnya.
Said mengatakan, sejauh ini pemerintah tidak mampu merealisasikan program terkait upaya penghematan BBM bersubsidi. Bahkan, lanjut dia, tingkat konsumsi BBM bersubsidi tidak ubahnya seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. “Apa nanti pemerintah mau minta tambah kuota lagi? Atau menaikkan harga BBM lagi? Ini tidak mungkin,” katanya.
Pasca kenaikan BBM, jelas Said, seharusnya saat ini pemerintah sudah mulai mengimplementasikan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai pengganti BBM. “Ke depannya, kita bisa mengoptimalkan penggunaan gas sebagai energi buat kendaraan bermotor. Tetapi upaya ke arah ini juga belum terlihat,” papar Said.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Erik Satrya Wardhana mengaku bisa memahami keluhan Jokowi soal LCGC. Karena itu, memang harus dibatasi dan mengurangi polusi yang semakin parah. “Dengan catatan pemda DKI harus segera mempercepat ketersediaan transportasi publik yang memadai dan layak,” ujarnya
Erik juga mencatat, meski mobil mungil itu hanya berkapasitas di kisaran 1000 cc namun tetap saja menimbulkan polusi yang merugikan masyarakat luas. “Jangan lupa, pemiliknya menggunakan fasilitas jalan umum yang dibiayai negara dan salah satu sumbernya adalah pajak,” terangnya.
Kebijakan pemerintah pusat membebaskan pajak PPnBM terhadap LCGC, politisi Hanura ini, dengan alasan supaya terjangkau harganya oleh masyarakat berpendepatan kecil-menengah, tidak sepenuhnya tepat. “Karena, semurah apapun harga LCGC tetap saja merupakan barang eksklusif, akan lebih banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya ketimbang yang mampu,” terangnya.
Erik juga menyoal pembebasan pajak PPnBM untuk LCGC. Menurutnya, kendaraan bermotor berbahan bakar gas, listrik atau yang ramah lingkungan lainnya memang layak diberikan insentif, tapi tidak berarti harus bebas pajak sama sekali.
Apalagi dalam kondisi keuangan negara yang sedang dalam krisis seperti sekarang ini, pembebasan pajak terhadap LCGC malah bisa diartikan memberikan beban tambahan bagi keuangan negara.
Pembebasan pajak barang mewah yang merupakan insentif bagi LCGC ini, lanjut dia, juga bisa berarti disinsentif bagi program mobil nasional. “Ini sekaligus juga menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya memang tidak berniat untuk mengembangkan mobil nasional,” tuturnya.
Menurutnya, DPR juga mengawasi realisasi kandungan lokal dalam LCGC yang digadang-gadang mencapai 80 persen. Dampak rentetan LCGC yang diharapkan dinikmati industri manufaktur penyuplai suku cadang dan terciptanya lapangan kerja, harus terwujud
