JAKARTA-Langkah rekonsiliasi yang dilakukan para capres tentu berdampak luas pada pendukungnya. Namun begitu, rekonsiliasi tidak harus bergabung dengan koalisi pemenang Pemilu 2019.
“Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan,” kata anggota MPR dari Fraksi Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie dalam diskusi Empat Pilar MPR berthema “Rekonsiliasi Untuk Persatuan Bangsa” bersama anggota MPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid di Jakarta, Senin (15/7/2019).
Menurut Syarief, partai yang memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan tentu tidak menjadi masalah. Karena hal itu merupakan pilihan politik.
“Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan,” ucapnya di hadapan para wartawan yang hadir dalam acara itu.
Dengan adanya oposisi, menurut Politisi Nasdem, justru membuat demokrasi yang ada menjadi sehat dan bagus. “Menjadi bagus kalau ada pihak yang mengingatkan”, tegasnya.
Dikatakan Sekretaris Fraksi Nasdem, rekonsiliasi perlu dibangun dengan mengedepankan kepentingan bangsa. “Kami memberi apresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus,” tambah pria asal Kalimantan Barat itu.
Dalam acara yang bertema ‘Rekonsiliasi Untuk Persatuan Bangsa’, Abdullah Alkadrie menuturkan Pemilu Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam Pemilu Presiden pastinya ada pasangan calon, “bisa dua pasangan, tiga bahkan empat”, ucapnya.
Pasangan itu terbentuk dengan peraturan perundangan, seperti harus memenuhi parlement threshold 20 persen di parlemen dan atau 25 persen suara nasional.
Koalisi yang dibangun, menurut Abdullah Alkadrie harus sesuai dengan platform yang sama. Ia menyebut partainya mendukung Joko Widodo selama dua kali Pemilu Presiden karena mempunyai persamaan visi dan misi.
“Jadi koalisi dibangun tidak secara pragmatis. Bila pragmatis ini yang perlu dikritisi”, tambahnya.
Diakui Pemilu Presiden pada tahun 2019 berbeda dengan Pemilu Presiden sebelumnya. Pada Pemilu Presiden kali ini ada potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis disebut dikalahkan oleh isu-isu primordial.
“Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung”, ujarnya.
Dirinya kembali mengakui bahwa di antara masyarakat masih ada ketidakdewasaan dalam berpolitik di mana ada yang belum mengakui kekalahan. Menyikapi hal demikian, perlu bersama untuk menghilangkan riak-riak.
Menurutnya ke depan perlu membangun rasa kebersamaan. Selepas Pemilu Presiden diharap semua kembali ke aktivitas semula sembari memupuk rasa kebangsaan.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, dalam kesempatan yang sama menuturkan rekonsiliasi tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah”, ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai seperti itulah yang perlu diajarkan kepada masyarakat.Nilai-nilai Empat Pilar dikatakan harus dijadikan dasar dalam demokrasi bangsa ini, dalam check and balances.
“Kita akan mengkritik sekeras apapun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi”, tuturnya.
Meski demikian Partai Gerindra juga akan memuji dan mengapresiasi langkah pemerintah bila benar dalam menjalankan pembangunan. Disampaikan kepada peserta diskusi, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto lebih mengutamakan kepentingan bangsa.
