JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyarankan sebaiknya kenaikan itu dilakukan secara bertahap, gradual, dan setelah dua tahun memerintah ke depan.
Di mana rakyat ingin melihat Jokowi-JK berprestasi untuk rakyat.
“Bahwa amanat konstitusi pasal 34 UUD 1945 menyatakan perekonomian nasional itu untuk kesejahteraan rakyat termasuk subsidi BBM,” kata Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dalam diskusi ‘Kenaikan harga BBM, dan dampaknya terhadap sosial, politik, dan ekonomi’ bersama pengamat politik Herdi Sahrazad (Paramadina), dan pengajar ekonomi UI Sony Hari Rachmadi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (8/9/2014).
Namun Farhan, meminta seharusnya PDIP konsisten untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sebab, selama menjadi oposisi dalam 10 tahu terakhir ini selalu menolak kenaikan harga BBM tersebut.
“Itu karena kita selama ini menjual BBM terlalu murah ke luar negeri, sebaliknya mengimpornya dengan harga cukup mahal. Karena itu, kalau mau mengurangi subsidi harus bertahap, setidaknya setelah dua tahun memerintah, agar rakyat melihat Jokowi-JK berprestasi terlebih dahulu untuk negara ini,” tegasnya
Subsidi BBM itu pun kata Farhan Hamid, harus dilakukan pada orang, bukan barang.
Dengan subsidi pada orang, maka nantinya pemerintah mengetahui apakah subsidi itu tepat sasaran atau tidak kepada yang berhak menerimanya.
Karena itu, yang harus menaikkan harga BBM itu pemerintahan Jokowi-JK nanti, dan bukannya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Biarkan SBY meninggalkan istana dengan tenang,” ujarnya.
Dikatakan, subsidi BBM senilai Rp 300 triliun, dengan kenaikan bertahap-gradual, misalnya dari Jawa dulu dan bisa menghemat Rp 50 triliun sambil mengantisipasi terjadinya inflasi dengan mengendalikan harga pangan, hal itu bisa dilakukan.
”Rp 50 triliun itu bisa untuk membangun kilang minyak. Kalau itu dilakukan bertahap, maka ke depan kita tak akan lagi tergantung pada BBM luar negeri,” ungkapnya
Kalau tahapan itu bisa dilakukan lanjut Farhan, maka selanjutnya proses efisiensi itu selain kilang minyak, bisa bisa gunakan untuk membangun trans Papua, tarns Sulawesi, trans Kalimantan, trans Sumatera dan selanjutnya.
“Jadi, ke depan kementerian PU tak hanya ngurusi proyek jalan pantura,” katanya.
Dengan demikian Farhan meminta Jokowi-JK berhati-hati dengan kenaikan BBM tersebut di tengah kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL), gas elpiji 12 Kg dan kenaikan sembako lainnya.
“Beban negara memang berat dengan besarnya utang luar negeri dan itu berimplikasi pada penerimaan negara, dan tanpa uang kita tak bisa membangun. Sehingga solusinya selalu menaikkan harga BBM,” tambahnya.
Hanya saja kata Farhan Hamid, Jokowi-JK bisa memanfaatkan dana untuk desa sekitar Rp 1 miliar yang diamanatkan konstitusi itu.
Mengingat demokrasi itu mesti mengantarkan kepada kesejahteraan rakyat.
“Jadi, proses demokrasi ini harus mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya,” pungkasnya. (ek)
