OJK Tetapkan Saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Sebagai Efek Syariah

Friday 2 May 2014, 3 : 37 pm
by

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan menetapkan saham PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk sebagai Efek Syariah. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-21/D.04/2014. Dengan demikian, Efek Syariah dari PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk juga masuk dalam Daftar Efek Syariah, sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-60/D.04/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Daftar Efek Syariah.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelaahan OJK terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk sebelumnya. “Sumber data yang digunakan untuk penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran, serta data pendukung lain berupa daya tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lain yang dapat dipercaya,” seperti yang dikutip dari laman ojk.go.id di Jakarta, Jumat (2/5).

Secara periodik OJK akan melakukan tinjauan kembali atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik terkait. Tinjauan kembali atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah, atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, serta fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2021 secara keseluruhan mencatat surplus 25,07 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar 13,35 miliar dolar AS

Neraca Perdagangan Juni 2020 Surplus USD1,27 Miliar

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat neraca perdagangan Indonesia Juni 2020 kembali

DPD Keberatan Soal Revisi UU MD3 Terbatas

JAKARTA-Revisi terbatas UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya