JAKARTA-Pansel calon pimpinan KPK mengungkapkan dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK kali ini pihaknya turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Keterlibatan dua badan tersebut melengkapi badan dan lembaga lainnya yang sebelumnya turut terlibat.
“Kali ini kami menambahkan tracking, yang standar adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN,” kata Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih selepas pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Menurut Yenti, penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam jejak calon pimpinan KPK tersebut merupakan upaya dari pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini.
“Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan data-data dari BNPT itu sendiri,” imbuhnya.
Yenti mengatakan keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.
“Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana,” ucapnya.
Sementara keterlibatan BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat narkoba.
“Ini juga penting. Karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba,” ungkap Dosen FH Universitas Trisakti.
Adapun pansel calon pimpinan KPK 2019-2023 yang hadir adalah ketua pansel Yenti Garnasih, wakil ketua pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya, yaitu Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi.
