JAKARTA-Ketua Pansus dan Hak Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menegaskan pansus segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JITC), termasuk meneliti soal global bond. “Tapi, isinya belum bisa saya sampaikan sekarang, karena saya sendiri deg-degan,” katanya dalam diskusi “Dimana Muara Pelindogate?” di Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Menurut anggota F-PDI Perjuangan itu, saat ini Pansus sudah mulai menangkap sejumlah masalah besar di Pelindo. Karena pelabuhan merupakan salah satu pusat perekonomian nasional. “Nah, pinjaman Pelindo II itu mencapai Rp 22 triliun, sementara aset Pelindo II sendiri tidak sebesar itu. Lalu kalau gagal bayar, apakah negara harus bertanggung jawab?” ujarnya seraya bertanya-tanya.
Oleh karena itu, mantan cagub Jawa Barat ini melihat kondisi hutang yang begitu besar tentu mengancam Pelindo II bisa dikuasai asing. “Apalagi pelabuhan itu merupakan aset negara yang strategis bagi perekonomian nasional,” ucap dia lagi.
Rieke mengungkapkan komitmen anggota pansus ini luar biasa. Karena mendapat dukungan 10 fraksi. Apalagi pansus tidak akan membiarkan negara ini diserahkan kepada mafia. Hal ini sejalan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Bentuk pinjamannya bisnis to bisnis (B to B), tapi kok negara yang harus menanggung?” terangnya lagi.
Saat ini, sambung anggota Komisi IX DPR, Pelindo hanya berperan sebagai operator dan bukan regulator lagi. Alasannya berdasarkan UU No.17 tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pelindo II itu operator. Sementara regulatornya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI). “Apa yang dilakukan RJ Lino itu salah fatal,” ujarnya.
Sementara itu pengamat politik Universitas Al Azhar Rachmat Bagdja, menegaskan politik dan hukum itu tak bisa dipisahkan. Ibaratnya saling berkelindan, di mana hasil pansus mau tak mau akan merekomendasi untuk mendorong pemerintah dalam menegakkan hukum.
Menurut Rachmat, rekomendasi pansus itulah nantinya yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menegakkan hukum. “Sebab, terjadinya rotasi mendadak Bareskrim Budi Waseso itu dipertanyakan ketika sedang menyelidiki Palindo II,” imbuhnya. **aec
