JAKARTA-Belum ada calon presiden (capres), baik Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta yang terlihat secara eksplisit berpihak untuk memajukan dan membangun perekonomian daerah. “Sayang sekali, dua capres ini sama sekali tidak mengutik-utik soal ekonomi daerah,” kata pengamat sosiologi pedesaan IPB, Dr Ir Arya Hadi Dharmawan dalam diskusi “Mengulas Visi, Misi dan Program Dua Calon Presiden/Wakil Presiden di DPD RI, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2014.
Padahal, kata Arya, gerak perekonomian daerah bisa menjadi tolok ukur salah satu keberhasilan pembangunan. Bagaimana mau membangun pemerataan pembangunan dengan tidak adanya penekanana ekonomi desa. “Semestinya hal itu menjadi satu prioritas dalam visi misi bagi capres,” ucapnya singkat.
Menurut Dosen ekologi politik ini, para capres dan elit politik di negeri ini belum berpikiran maju, terutama melihat kondisi Indonesia bagian timur yang tertinggal soal pembangunan ekonomi. “Mereka yang di pusat tidak pernah membayangkan tentang mahalnya harga-harga seperti Indonesia timur, seperti Papua. Meski mengurus KTP itu gratis, namun biaya transportasinya bisa sampai Rp2 juta. Jadi tidak seimbang,” tandasnya.
Justru Arya sangat prihatin dengan tim sukses para capres yang tidak memberi masukan untuk menyusun strategi ekonomi secara lengkap. “Jadi tampak sekali dua capres ini hanya memikirkan kondisi ekonomi di Pulau jawa dan sekitarnya,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Drajat Wibowo mengungkapkan strategi pembangunan ekonomi Prabowo-Hatta sudah cukup jelas, termasuk bagaimana soal prognosis APBN sesuai dengan targetnya. “Saya berpengalaman di Komisi XI DPR soal penyusunan APBN,” ungkapnya.
Artinya, lanjut mantan peneliti Indef ini, program ekonomi Prabowo-Hatta sudah ditampilkan secara jelas, termasuk bagaimana soal pembiayaannya. Meski baru secara garis besar. “Jadi saya mempertanyakan dimana soal gincunya itu,” ucapnya yang meragukan hasil peneliti LIPI ini.
Dari sisi pembiayaan, kata Drajat, strategi ekonomi Prabowo-Hatta juga menargetkan pengurangan pinjaman luar negeri hingga nol sampai 2019. “Saya prihatin, saat melihat pencairan dana IDB, pihak kita ditekan harus melepas 19 BUMN. Karena itu, kita ingin agar pembangunan ini tidak boleh ada utang yang sifatnya menjajah,” pungkasnya. (ek)
