SERANG-Partai pemenang pemilu PDI Perjuangan dinilai telah mengkhianati spirit nasionalismenya dengan menetapkan Asep Rahmatullah sebagai Ketua DPRD Banten. Asep yang diduga seorang koruptor dipilih menjadi Ketua DPRD Propinsi Banten setelah melalui permainan tingkat atas di tubuh pimpinan teras atas di PDI Perjuangan. Fakta hukumnya adalah, Asep merupakan penerima aliran dana dari proyek pengadaan TIK Dindik Banten. “Nama Asep muncul dalam sidang korupsi pengadaan TIK Dindik Banten. Fakta hukumnya adalah Asep merupakan penerima aliran dana dari proyek tersebut. Hingga kini kasus itu belum clear,” kata Divisi Korupsi Politik Masyarakat Transparansi (Mata) Banten Irwan Hermawan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/10).
Irwan menganalisa, kesalahan DPP memutuskan nama itu akan menyebabkan tumpulnya kinerja DPRD Banten ke depan. “Informasi yang kami himpun dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Banten, Asep menerima banyak fee serta setoran dari sejumlah mitra kerja. Kami punya pengakuan itu. Ini pertanda, track record serta komitmen Asep terhadap pemberantasan korupsi sangatlah lemah,” urainya.
Pengamat politik Ikhsan Ahmad menilai, menetapkan Asep sebagai Ketua DPRD membuktikan bahwa PDI Perjuangan setengah hati dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih di Banten. “Ini jelas mengecewakan. Apalagi kita semua tahu Asep berkontribusi atas pembangunan rezim Atut tempo lalu. Maka kelak dia akan sangat kompromi dengan kelompok Atut. Dan itu justru melemahkan PDI Perjuangan,” kata Ikhsan.
Sementara itu, Ketua GMNI Serang Febri Setiadi menilai, ada kontradiksi dari pola PDI Perjuangan menata kekuasaan di pusat dan daerah. Di pusat, kata Febri, sosok Jokowi menjadi harapan besar Indonesia semakin bersih. Sementara di Banten kebalikannya. “Sosok Rano dan Asep sekali lagi kami pertanyakan komitmen dan kinerjanya untuk menciptakan Banten yang bebas korupsi. Menetapkan Asep sama saja PDI Perjuangan sedang membuat beban politik ke depannya,” kata Febri.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa posisi Ketua DPRD Banten diincar oleh Asep Rahmatullah dan Ananta Wahana. Asep Rahmatullah meskipun memiliki kasus korupsi mendapat dukungan dari salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan dan sementara Ananta Wahana adalah tokoh yang memiliki kesempatan besar untuk menduduki posisi tersebut. Meski tidak memiliki kasus korupsi, terganjalnya Ananta Wahana sebagai Ketua DPRD karena yang bersangkutan beragama non Muslim, yang menjadi isu utama dalam pengambilan keputusan tersebut, di samping soal dukung mendukung.
Isu agama seharusnya tidak menjadi isu utama dalam pemilihan pimpinan rakyat. Yang seharusnya diutamakan adalah kredibilitas dan komitmen mengawal pemenerintahan yang bersih. Di Propinsi NTT, sebagai misal, hanya ada 4 (empat) anggota DPRD yang beragama muslim. Namun, salah satu dari keempat anggota DPRD itu disepakati untuk menjadi Ketua DPRD propinsi tersebut. Ketua DPRD NTT itu adalah berasal dari Partai Golkar dan Ketua Kahmi NTT.
