PDIP: Proyek KA Cepat Hanya Kepentingan Pengembang Properti

Presiden Jokowi saat menandatangani peletakan batu pertama kereta cepat Jakarta-Bandung (21/1)/dok setkab

JAKARTA-Politisi Senior PDIP Effendi MS Simbolon mengkritik pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Meski tak menggunakan dana APBN, namun tetap saja bisa menggerogoti uang negara.

“Bagaimanapun juga investasi BUMN yang mengerjakan proyek itu, tidak sedikit dananya. Sementara itu kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara juga, jadi sama saja negara ikut membiayai,” katanya di Jakarta, Minggu (24/1/2016).

Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mempertanyakan langkah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam memutuskan ground breaking proyek tersebut.

Effendi mengingatkan pemerintah segera menghentikan proyek pembangunan kereta cepat. Alasannya bisa menimbulkan masalah.

“Presiden Jokowi harus belajar dari kasus Bank Century. Begitupun dengan pengadaan bus Trans Jakarta saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jangan sampai hal itu diulang lagi dengan kasus kereta cepat,” katanya.

Baca :  Presiden: Situasi Politik Aman, Saatnya Investasi, Jangan Keduluan Dari Luar

Menurut Effendy, pembangunan proyek itu dianggap tidak layak. Karena Jakarta-Bandung hanya 142 km, sementara akan dibangun empat pemberhentian. Sehingga kereta yang memiliki kecepatan maksimum 400 km/jam tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan secara maksimal.

“Karena pemberhentiannya terlalu banyak. Jadi untuk apa membangun kereta api cepat?,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Effendi, pembangunan ini hanya akan dinikmati segelintir orang saja, sementara rakyat tidak akan mendapatkan manfaat.

”Betul ini bisa memicu pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang semu. Para developerlah yang akan mendapatkan keuntungan, karena punya kepentingan mengembangkan wilayah antara Jakarta dan Bandung. Nilai tanah akan melonjak,” pungkasnya. **aec