MANADO-Pelabuhan Bitung masuk dalam pengembangan proyek nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 26/2012, pemerintah telah menetapkan Bitung sebagai International Hub Sea Port untuk kepentingan perniagaan Indonesia Bagian Timur, Ocean Going, dan Transhipment yang melintasi wilayah Samudera Pasifik. “Ke depan perlu dibuat pusat logistik berikat. Di sana bisa dibuat standar dan gradingnya untuk produk-produk yang akan diekspor,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution pada acara “Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional” di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (25/2).
Oleh karena itu untuk membangun International Hub Sea Port (IHP), maka perlu kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik. “Tidak cukup hanya mengembangkan pelabuhan, tapi juga harus diikuti industri dan lain-lain,” tambahnya
Saat ini diperkirakan 40% kegiatan perniagaan dunia melewati wilayah perairan laut dan udara Indonesia. Namun manfaat ekonomi yang bisa diambil masih terlampau kecil. Angkutan, asuransi, transit dan transhipment, nilai tambah industri olahan, bahkan transportasi ekspor impor masih tergantung Singapura dan negara lainnya.
Karena itu mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai IHP merupakan pilihan strategis yang memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Perluasan pelabuhan, misalnya, memerlukan kepastian tempat, jaringan supply chain, termasuk pembangunan jalan tol, perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kegiatan industri.
Makanya kapasitas SDM logistik perlu ditingkatkan. Kebutuhan tenaga-tenaga yang kompeten di sektor logistik tidak hanya diperlukan untuk pengembangan Sislognas (Sistem Logistik Nasional), tetapi juga dalam menghadapi liberalisasi tenaga kerja dalam rangka MEA.
Berdasarkan Perpres Nomor 26/2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pembangunan Sistem Logistik Nasional, Bitung merupakan salah satu dari 2 simpul laut internasional. Pelabuhan lainnya adalah Kuala Tanjung. Saat ini kapasitas Pelabuhan Bitung masih relatif kecil, sekitar 280 ribu Teus (twenty foot equivalent unit), dan karena itu masih membutuhkan banyak pengembangan.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap upaya pengembangan Bitung sebagai IHP. “Sebaliknya kami juga berharap dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi Sulawei Utara,” kata Olly.
Acara “Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional” yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian ini diisi antara lain paparan materi tentang kebijakan peningkatan daya saing produk ekspor UMKM daerah, perencanaan pengembangan infrastruktur ekonomi Kawasan Timur Indonesia, fasilitasi kemudahan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kebijakan pengembangan logistik dan konektivitas nasional, dan sinergi BUMN logostik dan BUMN trading dalam meningkatkan daya saing ekspor impor produk UMKM/IKM.
Selain itu juga ada kegiatan Public Private Consultation (PPC) atau klinik yang diisi oleh KPPBC Manado dan Bitung, Baristand, BPOM, BKIPM, dan Kementerian Perdagangan.
Pengembangan Silognas di Sulawesi Utara ini mendapat dukungan dan komitmen dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU Pera, dan Kementerian Koperasi dan UKM. **aec
