JAKARTA-Pemerintah Daerah diminta membebaskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan cara itu bisa mendorong peningkatan pembangunan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat Indonesia pada 2016. “Agar pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bukan hanya jadi wacana, pemerintah daerah bisa mendukung. Salah satunya dengan pembebasan IMB,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Syarif Burhanuddin dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Adanya kesadaran dan dukungan Pemda terhadap program penyediaan perumahan diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. “Hingga saat ini, setidaknya baru beberapa kepala daerah yang membebaskan IMB untuk MBR,” tambahnya.
Beberapa daerah tersebut antara lain Kabupaten Jambi, Palembang, dan Surabaya. Daerah – daerah itu selain membebaskan IMB juga berhasil dalam menyederhanakan perizinan di bidang perumahan. “Di Jambi perizinan untuk membangun perumahan hanya 14 hari saja. Jika Jambi bisa menyederhanakan izin, tentunya kota-kota lain bisa juga melakukan hal serupa jika memang Pemda mendukung program perumahan untuk masyarakatnya,” kata Syarif.
Ke depan, pemerintah telah meningkatkan target pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat. Jika sebelumnya target pembangunan rumah untuk MBR hanya berkisar pada angka 609.000 unit rumah, pada tahun 2016 targetnya akan ditingkatkan menjadi 700.000 unit rumah.
Sedangkan target rumah untuk masyarakat non MBR atau rumah komersial tahun depan dipatok pada angka 300.000 unit rumah saja.
Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) juga berpendapat bahwa masalah pembangunan rumah bagi MBR lebih banyak di daerah.
Hari Raharta, Sekretaris Jenderal REI mengatakan, tidak seperti di pusat yang sudah memudahkan izin di daerah hal tersebut belum berjalan. “Di daerah kami mau membangun masih sulit mendapatkan perizinan, masih berlarut-larut dan mahal,” kata Hari.
Dia optimis dengan sering berkunjung ke daerah akan mendorong Pemda memberi kemudahan. Untuk diketahui, tahun lalu REI menargetkan 240 ribu rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) namun hanya berhasil 164.360 unit dengan pembangunan terbanyak di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. **aec
