JAKARTA-Langkah India bergerak ke energi terbarukan secara ambisius merupakan perkembangan bagus yang perlu ditiru pemerintah Indonesia. Bila perlu, pemerintah Indonesia, harus berani memasang target hingga 2030 nanti untuk sumber energi terbarukan di Indonesia minimal 50% sudah harus tercapai. “Langkah India ini perkembangan bagus. Mestinya, kita mengacu ke sana,” ujar Manajer Kampanye WALHI, Ode Rakhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (13/8).
Untuk itu, jelasnya. pemerintah Indonesia seharusnya juga melakukan revisi terhadap PP 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. “Dalam peraturan pemerintah tersebut, Indonesia masih menggantungkan sumber energinya dari minyak, gas dan batubara sementara target penggunaan energi terbarukan masih sangat dibatasi,” tuturnya.
Laporan yang dikeluarkan oleh Institut Analisis Ekonomi Energi dan Keuangan (IEEFA) dan perusahaan analisis energi di India, Equatorials menyebutkan Indonesia akan menjadikan India sebagai negara tujuan utama ekspor batubara paska terjadi perlambatan ekonomi China. Indonesia adalah pemasok 76% batubara bagi India.
Dalam laporan itu, Indonesia mengirimkan 140,7 juta ton batubara ke India pada tahun 2014-2015. Antara tahun 2010-2014, pertumbuhan impor batubara India adalah 20%, bandingkan dengan China sebesar, mengalahkan kenaikan impor China yang sebesar 14%. Namun harapan India sebagai pasar batubara tidak bisa diharapkan terlalu lama. Karena India segera mengurangi impor batubara, dan beralih ke energi terbarukan. Pada akhirnya, enam tahun dari sekarang, yakni tahun 2021.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan ribuan buruh telah di PHK dan banyak perusahaan batubara di Indonesia ditutup semenjak China mengalami perlambatan ekonomi. Di Kalimantan Timur saja, tercatat setidaknya 5000 orang buruh tambang batubara telah di PHK. “Agar kejadian ini tidak terulang terkait dengan rencana pengurangan impor batubara India, maka pemerintah seharusnya tidak mendukung proyek-proyek baru yang mendukung pertambangan batubara karena berpotensi menjadi aset yang terbengkalai nantinya, sehingga terjadi pemborosan,” sarannya.
Unit Kajian WALHI, Pius Ginting, menyatakan, batubara menciptakan kerusakan lingkungan di daerah pertambangan dan sepanjang jalur transportasi, seperti Sungai Mahakam yang kehilangan pesut karena batubara, kecelakaan yang tinggi di jalan raya Jambi akibat truk batubara, dan pencemaran debu yang sangat tinggi sepanjang jalur transportasi darat dan pengangkutan ke kapal. Di saat pangan yang sering krisis dan ekspor batubara kian lesu, pemerintah seharusnya menghentikan segera kegiatan penambangan yang berada di lahan-lahan produktif bagi pertanian. (ALFONS)
Pemerintah Harus Pasang Target, 50% Pakai Energi Terbarukan di 2030
