JAKARTA- Pemerintah mengisyaratkan kemungkinan menambah pemotongan anggaran lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 meski sebelumnya sudah dipangkas sekitar Rp 50,016 Triliun. “APBN Tahun Anggaran 2016 itu masih bisa dipotong lagi. Karena itu, setelah Presiden kembali dari kunjungan kerja ke Korea Selatan dan Rusia, akan ada rapat yang khusus untuk membahas mengurangi ataupun memotong lagi dari pengeluaran. “Yang dipotong adalah spending-nya, pengeluarannya,” ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung kepada wartawan, di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (17/5).
Seskab menjelaskan pemotongan anggaran ini dilakukan untuk efisiensi. Karena itu, dana hasil pemotongan ini tidak akan dialokasikan ke tempat lain. “Kalau toh ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), atau ada juga anggaran berlebih, akan digunakan untuk pembangunan,” imbuhnya.
Soal kemungkinan adanya keberatan dari masing-masing K/L terkait pemotongan anggaran itu, Seskab Pramono Anung menjelaskan, bahwa pemotongan tersebut dilakukan secara terbuka. Hasil pemangkasan anggaran ini akan ditayangkan dalam rapat paripurna.”Tentunya pada tingkat eselon I juga sudah disosialisasikan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada K/L yang keberatan,” tukasnya.
Dia menjelaskan teknis pemotongan anggaran masing-masing K/L, dilakukan secara proporsional. Karena itu, ada yang pemotongan anggaran kecil, ada yang besa . “Yang besar tentunya dipotong lebih besar karena biasanya pengeluaran-pengeluaran yang dianggap bisa dikurangi akan dikurangi,” ujarnya.
Sebelummnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah menginstrusikan langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di APBN Tahun ini.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan keputusan penambahan pemotongan anggaran ini berdasarkan rapat cabinet beberapa waktu lalu. Hal ini merujuk pada laporan Menteri Keuangan terkait perkembangan perekonomian global dan juga pendapatan negara dari sektor pajak. Dari hasil prediksi diperkirakan pendapatan pajak akan sama kurang lebih dengan tahun yang lalu. Karena itu, pemerintah memutuskan dilakukan pemotongan pengeluaran atau spending yang dilakukan secara proporsional. “Dipotong jumlahnya adalah Rp50,016 triliun, dan ada kemungkinan akan dilakukan pemotongan tambahan, karena memang Presiden dan Wakil Presiden memberikan arahan kepada seluruh K/L untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu,” jelasnya.
Terkait pengeluaran yang tidak perlu itu, lanjut Seskab, pengadaan-pengadaan di K/L yang tidak produktif harus ditiadakan. Hal ini sejalan dengan garis kebijakan Presiden Jokowi yang ingin agar anggaran negara efisiensi. “Itu memang betul diputuskan dalam paripurna dan Inpresnya sudah ditandatangani oleh Presiden, dan ini juga merupakan bagian nantinya di dalam penyusunan APBNP yang akan dimasukkan ke dalam parlemen dalam waktu dekat ini,” ungkap Pramono.
