Perang Dagang Perburuk Kinerja Perdagangan Indonesia

Wednesday 19 Jun 2019, 4 : 45 pm
by

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak FTA untuk memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Hal ini karena, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia dikarenakan masalah struktural dalam kinerja perdagangan yang mempengaruhi fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

“Kondisi perang dagang berkontribusi terhadap perburukan kinerja perdagangan Indonesia,” ujar Direktur IGJ, Rachmi Hertanti di Jakarta, Rabu (19/6).

Karena itu, perlu strategi tepat untuk memperbaiki struktur kebijakan perdagangan Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing.

Rachmi Hertanti menjelaskan bahwa strategi Pemerintah Indonesia sangat reaktif dalam menyelesaikan persoalan defisit neraca perdagangan.

Penambahan sebanyak 12 perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun regional, bukanlah jawaban tepat untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

Pembukaan pasar melalui FTA memang memungkinkan untuk membuka peluang ekspor yang lebih besar, tetapi bukan berarti dengan sendirinya mampu menaikan nilai ekspor.

“Meningkatkan ekspor tetapi hanya dengan bermodalkan komoditas yang bernilai tambah rendah akan sulit memanfaatkan potensi pasar yang ada. Lagi pun, membuka akses pasar dalam kerjasama FTA dengan menetapkan tariff 0% hampir di 100% pos tariff juga membuka potensi ancaman peningkatan nilai impornya,” imbuhnya.

“Diperlukan juga skema antisipasinya. Maka, ke depan Pemerintah Indonesia harus menata kebijakan perdagangan secara struktural, dan bukan sekedar strategi reaktif yang jangka pendek,” jelas Rachmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pembangunan IKN, Menkeu: Pemerintah Anggarkan Rp30 Triliun di Tahun 2023

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran

Presiden Jokowi ‘Jualan’ Investasi ke Timur Tengah

JAKARTA-Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ketiga negara di kawasan