“Proyek Penyediaan HBS ini, nantinya akan memiliki kapasitas 80 Gbps yang menggunakan teknologi HTS dengan frekuensi Ka-Band,” tandasnya.
Anang Latief mengharapkan keberadaan Proyek HBS dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas layanan publik di instansi Pemerintah.
Menurutnya, potensi penerima manfaat Proyek HBS, pertama akan digunakan instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi di daerah 3T.
“Untuk mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren. Bukan hanya untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun juga untuk proses belajar mengajar sejak awal,” jelasnya.
Kedua, Proyek HBS juga memberikan manfaat dengan mendukung layanan 3.700 titik Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lain.
“Sehingga, Kementerian Kesehatan dapat memiliki layanan internet cepat supaya database kesehatan masyarakat akan semakin lengkap, serta terintegrasi dengan pusat,” ungkapnya.
Ketiga, jelas Anang Latief, TNI dan Polri dapat memanfaatkan layanan HBS di 3.900 titik untuk mendukung layanan internet cepat bagi kebutuhan administrasi keamanan agar lebih dapat diandalkan.
Kemudian, ke empat, bagi pemerintah daerah, sebanyak 47.900 titik kantor desa dan kelurahan serta kecamatan di Indonesia akan terhubung secara online
“Sehingga pelayanan pemerintah berbasis elektronik (e-government) bisa dilaksanakan dengan cepat dan efektif,” tandasnya.
Bahkan, menurut Anang Latief juga dapat membantu Kementerian Keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.
Anang Latief menegaskan, tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia harus memberikan manfaat besar dari sektor digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, pelaku UMKM dan startup digital yang lebih banyak, dan ruang-ruang digital yang lebih sehat dan produktif,” tegasnya.
7 Stasiun Bumi dan 2 SCC
Proyek HBS akan memiliki tujuh stasiun bumi yang tersebar di beberapa kota di wilayah Indonesia antara lain Banda Aceh, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Banjarmasin, Tarakan dan Kupang.
Selain itu, Proyek HBS juga akan memiliki dua set Satellite Control Center (SCC) primer dan backup.
“Untuk SCC primer terletak di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dimana antenna dan RF subsystem-nya terletak di Banda Aceh. Lalu, SCC backup terletak di Banjarmasin dengan antenna dan RF Susbsytem-nya berada di Kupang,” jelasnya.
Anang Latief menyatakan konstruksi proyek HBS akan dimulai pada Q1 tahun 2022.
Selanjutnya akan diluncurkan di Q1 tahun 2023 agar pada Q4 tahun 2023 sudah beroperasi dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Adapun perusahaan manufaktur satelit untuk proyek HBS adalah Boeing, dan menggunakan rocket launcher dari Space-X yaitu Falcon 9. Sedangkan untuk slot orbit menggunakan administrator Indonesia pada slot 113 E,” jelasnya.
Pengadaan Infrastruktur (Capital Expenditure) penyediaan HBS, menurut Dirut Anang Latief membutuhkan biaya investasi sebesar Rp5.208.984.690.000, termasuk PPN.
“Sedangkan biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan Infrastruktur HBS senilai Rp475.204.320.000, termasuk PPN pertahun selama masa operasi 15 tahun,” ungkapnya.
Solusi Multiguna
Anang Latief menjelaskan, pelaksanaan pengadaan Proyek Penyediaan HBS mengacu pada Peraturan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite.
