JAKARTA-Pro kontra soal pemilukada sebaiknya memang harus ada terobosan. Sebab kalau dibiarkan seperti ini akan banyak lagi kepala daerah yang masuk penjara. “Intinya, harus ada terobosan untuk memperbaiki pemilukada ini, jangan dilihat soal koalisinya. Nah, soal koalisi ini nanti akan cair semua di lapangan,” kata anggota Komisi III DPR F-Partai Gerindra, Martin Hutabarat dalam dialog kenegaraan ‘Pilkada Langsung Vs Tidak Langsung’, di DPD RI Jakarta, Rabu (10/9/2014).
Menurut Martin, dirinya lebih memilih Pilkada tidak langsung. Karena sistem pemilukada ini lebih mudah diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Pilkada langsung ini, justru tak memberi peluang anak muda berprestasi menjadi kepala daerah, karena tak punya dana untuk kampanye,” terangnya.
Disisi lain, kata Martin lagi, pemilukada langsung belum terbukti menghasilkan pemimpin berkualitas. Lihat saja, saat ini baru sekitar 7 orang sampai 8 orang kepala daerah berprestasi. “Sementara hampir 70% justru menghasilkan pemimpin buruk, artinya yang berkualitas cuma sekitar dua persen,” tegasnya.
Lebih jauh Martin membeberkan sejumlah bukti ada sekitar 303 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum akibat dari pilkada langsung. “Ini karena pilkada langsung harus mengeluarkan biaya tinggi, belum lagi untuk biaya saksi-saksi dan harus menyuap ke Mahkamah Konstitusi (MK),” paparnya.
Yang jelas, kata Martin, pilkada langsung lebih banyak mudharatnya, sebagai contoh bagaimana perilaku kepala daerah yang sudah terpilih, justru menggerogoti APBD. Lalu merusak birokrasi. “Untuk menjadi seorang camat saja, harus setor dulu, artinya orang baik dan jujur tidak ada manfaatnya,” pungkasnya. (ek)
